
SEBAGAI kepulauan terbesar di Indonesia, sudah saatnya Kalimantan memiliki konektivitas transportasi yang bukan hanya mengandalkan jalan darat dan jalan tol. Apalagi Ibu Kota Indonesia bakal pindah dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di IKN.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
“Pembangunan tidak boleh Jawa sentris. Kita bukan negara kontinental, sehingga pembangunan konektivitas tidak bisa menggunakan resep negara-negara kontinental,” ujar AHY.
Untuk itu, lanjut AHY, pemerintah saat ini merencanakan pembangunan jaringan kereta api di Pulau Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer. Proyek tersebut menjadi bagian dari pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045.
Masih dalam perhitungan
Saat ini rencana pembangunan itu masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan matang lintas kementerian. “Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” ujar AHY.
Selanjutnya, kata dia, Pemerintah akan membentuk komite khusus yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyempurnakan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas).
Masuknya kembali proyek Trans Kalimantan dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Kalimantan kembali diposisikan sebagai kawasan strategis nasional setelah pembangunan IKN.
Angkutan Logistik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan kereta api Kalimantan diarahkan untuk memperkuat efisiensi logistik nasional.
“Dengan kereta api, biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan lebih kompetitif, dan kesejahteraan akan meningkat,” ujar Prabowo.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga 2045 mencapai sekitar Rp1.200 triliun, termasuk pembangunan rel baru dan reaktivasi jalur di luar Jawa.
Pemerintah menilai penguatan transportasi terpadu di Kalimantan dapat menjadi salah satu fondasi penting untuk mempercepat integrasi ekonomi kawasan, menekan biaya logistik. (*/N-01)






