Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuatkan tingkat kepuasan publik yang tinggi,
dengan ketahanan energi sebagai faktor dominan yang paling diapresiasi masyarakat.
Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup di Jakarta, Rabu (6/5/2026) merilis hasil survei terbaru, sebanyak 80,17 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara itu, 7,33 persen menyatakan tidak puas, dan 12,50 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
“Angka ini mencerminkan tingkat legitimasi politik yang kuat terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini,” jelas Deni Yusup.
Menariknya, dari berbagai indikator kepuasan publik, aspek ketahanan energi menjadi faktor dengan persentase tertinggi, yakni 19,17 persen. Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai pondasi utama kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.
Selain itu, , stabilitas pasokan dan kebijakan energi nasional telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Survei dilaksanakan pada 13–22 April 2026 menggunakan metode multi-stage random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang tersebar di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh surveyor terlatih, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar ±2,9 persen. Komposisi responden terdiri dari 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan.
Selain ketahanan energi, faktor lain yang turut mendorong tingkat kepuasan publik antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 18,33 persen.
Kemudian, kepemimpinan Presiden Prabowo sebesar 17,92 persen, penegakan hukum 16,67 persen, dan ketahanan pangan 15,42 persen. Di sektor pendidikan dan sekolah rakyat sebesar 12,50 persen.
Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh.
Namun demikian, survei ini juga mencatat sejumlah catatan kritis dari masyarakat. Direktur Bidang Hukum Nusantara Riset Indonesia, Arif Sulaiman, mengungkapkan ketidakpuasan publik paling banyak disebabkan oleh isu korupsi dan lemahnya penegakan hukum sebesar 13 persen.
Selain itu, terdapat pula sorotan terhadap regulasi yang belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), serta kebutuhan peningkatan kesejahteraan dan pembenahan sektor pendidikan yang masing-masing berada di angka 9 persen.
Elektabilitas Gerindra tinggi
Dalam konteks peta politik nasional, survei ini juga mengukur elektabilitas partai politik. Hasilnya menunjukkan Partai Gerakan Indonesia Raya memimpin dengan elektabilitas 27,25 persen.
Untuk urutan ke dua dan ketiga tidak bisa disimpulkan karena perbedaan di bawah 1%. Yaitu Partai Golongan Karya sebesar 15,67 persen dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 15,17 persen. Partai lainnya seperti Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa berada pada kelompok menengah.
Tren dominasi Gerindra juga terlihat konsisten pada indikator kesukaan, kinerja, dan popularitas partai politik, yang masing-masing berada di kisaran 27 persen. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara kinerja pemerintahan dengan preferensi politik masyarakat.
Menurut Deni Yusup, hasil survei ini menegaskan bahwa ketahanan energi telah menjadi isu strategis yang tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata publik. Ia menilai, konsistensi kebijakan di sektor energi akan menjadi kunci dalam menjaga tingkat kepuasan publik ke depan. (W-01)
