PRAKTIK pembinaan narapidana berbasis kearifan lokal di Indonesia menuai pujian dari delegasi internasional.
Pernyataan itu mereka katakan seusai mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bangli dan Griya Abhipraya Dharma Laksana milik Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Karangasem, Jumat (17/4).
Setelah mengikuti rangkaian The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026, para delegasi dari berbagai negara.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial. Para peserta diajak melihat langsung implementasi sistem pembinaan dan pembimbingan, mulai dari pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, hingga proses reintegrasi sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal.
Pameran karya warga binaan
Rangkaian kegiatan diawali dengan penampilan karya Warga Binaan yang menunjukkan kreativitas dan hasil pembinaan.
Delegasi kemudian meninjau berbagai fasilitas di Lapas Narkotika Bangli, termasuk Sarana Asimilasi dan Edukasi, layanan kesehatan, serta unit kegiatan kerja produktif yang menjadi bagian penting dalam pembinaan kemandirian.
Kunjungan dilanjutkan ke Griya Abhipraya Dharma Laksana di Karangasem. Di lokasi ini, para Klien Pemasyarakatan mendapatkan pembimbingan melalui pendekatan yang menggabungkan pelatihan vokasional dengan nilai-nilai budaya lokal, bekerja sama dengan Yayasan Pesraman Guru Kula.
Respons positif datang dari para peserta internasional. Mereka menilai pendekatan yang diterapkan di Indonesia memberikan perspektif baru dalam sistem pemasyarakatan global, dengan memadukan aspek rehabilitasi dan kearifan lokal.
“Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi kami tentang bagaimana menggabungkan nilai budaya dalam proses pembinaan dan pembimbingan,” ujar Ayyub, perwakilan dari Singapore Prison Service.
Jadi rujukan
Kunjungan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu rujukan dalam praktik pemasyarakatan yang humanis dan berorientasi pada pemulihan.
Di tengah tantangan global seperti overkapasitas dan tingginya angka residivisme, pendekatan berbasis budaya dinilai mampu menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan menyentuh akar persoalan.
Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, secara resmi membuka The 7th World Congress on Probation and Parole (WCPP) 2026 di Bali International Convention Center, Selasa (14/4). Kegiatan ini berlangsung pada 14–17 April 2026.
“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” tegas Agus.
Ruang berbagi
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, dalam penutupan kongres menegaskan bahwa forum ini mencerminkan pergeseran penting dalam kebijakan global sistem peradilan pidana.
“Kongres ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara, sekaligus memperkaya perspektif dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang lebih efektif,” ujar Mashudi.
Diketahui, kongres ini diikuti oleh lebih dari 400 peserta dari 44 negara yang terdiri dari praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang pemasyarakatan. Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda, mulai dari sesi pleno, diskusi tematik, hingga pertukaran praktik terbaik.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan di berbagai negara. (*/N-01)
