Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Rektor ke-5 Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjabat pada periode 1973–1974, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pengumuman itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11).
“Syukur alhamdulillah, kami sangat berbangga dan berbahagia, salah seorang putra terbaik Universitas Padjadjaran, Prof. Mochtar Kusumaatmadja, telah dikukuhkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden yang baru saja diberikan hari ini,” ujar Rektor Unpad Prof. Arief S. Kartasasmita.
Menurut Arief, penetapan ini menjadi kebanggaan sekaligus inspirasi bagi sivitas akademika Unpad.
“Prof. Mochtar menjadi teladan bagi generasi penerus untuk terus memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara,” tuturnya.
Selama berkiprah di Unpad, Prof. Mochtar memegang sejumlah jabatan penting, antara lain Dekan Fakultas Hukum Unpad (1962–1973), Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (1966–1969), Pembantu Rektor Bidang Akademik (1969–1973), hingga akhirnya dipercaya menjadi Rektor Unpad (1973–1974).
Meski masa jabatannya sebagai rektor singkat, kariernya berlanjut di tingkat nasional. Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Menteri Kehakiman (1974–1978) dan Menteri Luar Negeri (1978–1988).
Lahir di Batavia (Jakarta) pada 17 Februari 1929, Prof. Mochtar dikenal sebagai pakar hukum laut dan hukum internasional. Ia berperan besar dalam perumusan Wawasan Nusantara, konsep yang lahir dari Deklarasi Djuanda 1957 dan akhirnya diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) berkat perjuangannya selama lebih dari dua dekade.
Prof. Mochtar wafat pada 6 Juni 2021 di usia 92 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sebagai bentuk penghormatan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2022 menamai Jalan Layang Pasupati Bandung menjadi Jalan Layang Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Ia juga menerima Lifetime Achievement Award dari Metro TV pada 2023 atas kontribusinya terhadap pembangunan hukum dan diplomasi Indonesia. (Rava/S-01)
