Presiden Perlu Pertimbangkan Representasi Sipil untuk Posisi Menko Polhukam

PRESIDEN Prabowo Subianto, dalam setahun terakhir ini telah melakukan penggantian menteri setidaknya dua kali.

Penggantian pertama, Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro dilengserkan dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan diganti oleh Brian Yuliarto pada Februari 2025 lalu. Kemudian reshuffle kedua, Presiden mengganti lima menterinya.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Dr. Mada Sukmajati, mengatakan bahwa reshuffle ini dapat membantu meredakan situasi saat ini di Indonesia. Namun, menurutnya hal ini belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan jangka panjang.

“Saya rasa reshuffle kabinet ini masih belum terlalu matang dan kemungkinan akan bisa terjadi reshuffle lagi kalau terdapat perkembangan situasi,” jelasnya, Rabu (17/9).

BACA JUGA  Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

Tekan rumor

Reshuffle ini, lanjutnya dilatarbelakangi oleh oleh dua problem dasar dari situasi di waktu belakangan ini, yaitu kondisi ekonomi dan kondisi politik. Melalui pergantian dari Menteri Keuangan ini, Mada menilai ini merupakan strategi dari Presiden Prabowo untuk mengatasi akar persoalan kondisi ekonomi.

Sementara dari sisi kondisi politik, Mada memproyeksikan reshuffle ini merupakan respons cepat dari Prabowo untuk menangani beberapa rumor yang beredar di publik, seperti dinamika di partai politik, rumor tentang kebobolan intelijen negara, atau isu terkait kualitas lembaga Polri atau TNI.

Isu ini dikaitkannya dengan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

“Jadi mungkin salah satu kriterianya adalah bahwa tidak cukup responsif jika Pak Prabowo memilih Menko Polkam yang definitif nanti dari tentara atau Polri. Ini kaitannya dengan kekhawatiran politik tentang adanya situasi darurat militer atau supremasi sipil yang kemudian dikorbankan dan seterusnya,” jelasnya.

BACA JUGA  Ambang Batas Parlemen Sebaiknya Dipertahankan

Dinamika kekuasaan

Untuk menanggapi respons soal posisi Menko Polkam tersebut, Mada menegaskan pemilihan figur posisi tersebut Presiden perlu mempertimbangkan merepresentasikan kelompok sipil dan bisa merespons isu-isu keamanan.

Tak hanya sebagai bentuk respons cepat, Mada memproyeksikan pergantian menteri ini memiliki kaitan dengan dinamika kekuasaan. “Tapi saya kira ini juga akan bertambah pada ke dinamika kekuasaan para elite,” jelasnya. (AGT/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Komentari Penangkapan Roy Suryo dan dr Tifa, Jokowi Serahkan ke Polisi

POLDA Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan dr Tifa terkait tudingan ijazah palsu pada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat. Saat merespons perkembangan terbaru kasus tersebut, Jokowi…

Revisi UU P2SK Bisa Perkuat Ekosistem Keuangan Nasional

PEMERINTAH dan DPR telah menyetujui untuk melakukan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Revisi itu ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan nasional dan menjaga kepercayaan pasar. Pengesahan revisi UU…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

SPMB Tahap 1 Ditutup, Ratusan Ribu Calon Murid Baru Bersiap Daftar Ulang

  • June 21, 2026
SPMB Tahap 1 Ditutup, Ratusan Ribu Calon Murid Baru Bersiap Daftar Ulang

360 Peserta Ikuti Gowes FBE UII 2026

  • June 20, 2026
360 Peserta Ikuti Gowes FBE UII 2026

Pemda DIY Dorong Penyelidikan Dugaan Perundungan di SMA Negeri 2 Bantul

  • June 20, 2026
Pemda DIY Dorong Penyelidikan Dugaan Perundungan di SMA Negeri 2 Bantul

Prof. Tumiran Resmi Gantikan Prof. Pratikno Pimpin Majelis Wali Amanat UGM

  • June 20, 2026
Prof. Tumiran Resmi Gantikan Prof. Pratikno Pimpin Majelis Wali Amanat UGM

Sambut HUT Bhayangkara, Polda Jateng Gelar Turnamen Esports

  • June 20, 2026
Sambut HUT Bhayangkara,  Polda Jateng Gelar Turnamen Esports

Pemkot Bandung Berkomitmen Wujudkan Kota Ramah Lansia

  • June 20, 2026
Pemkot Bandung Berkomitmen Wujudkan Kota Ramah Lansia