Bupati Samosir Usul 500 Unit Rumah Bersubsidi ke Kementerian PKP

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak anggota DPR RI dan para kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program rumah bersubsidi. Tujuannya yakni mengurangi backlog perumahan dan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang layak dan berkualitas.

Dalam menanggapi ajakan tersebut, Bupati Samosir, Sumatera Utara, Vandiko T. Gultom menyatakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Samosir untuk menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Vandiko dalam diskusi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (31/7).

Dalam kesempatan itu, Vandiko secara resmi mengusulkan pembangunan 500 unit rumah bersubsidi di Kabupaten Samosir, dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar. Proposal tersebut diserahkan langsung kepada Menteri PKP.

BACA JUGA  Warga Tuding SPBU di Tarutung Utamakan Konsumen Jeriken

“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para pegawai yang membutuhkan rumah layak huni. Kami siap mendukung dan mendorong agar program ini berjalan dengan baik di Samosir,” tegas Vandiko.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas komitmennya dalam pengalokasian program rumah subsidi. Vandiko berharap dukungan kementerian tetap berlanjut agar pembangunan ke depan sesuai regulasi dan bantuan subsidi benar-benar tepat sasaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan target 3 juta rumah bersubsidi, terutama melalui skema KPR FLPP dan KUR Perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia juga menyoroti potensi aset milik pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah bagi pegawai maupun masyarakat umum, serta pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pembangunan tersebut.

BACA JUGA  Penebangan Pinus di Adian Koting Marak, KPH VII Taput Diduga Tutup Mata

“KUR Perumahan ini sangat berdampak positif bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Regulasi dari Kementerian PKP juga sudah siap dan telah disinkronisasi dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kapan pun dipanggil untuk rapat, kami siap,” ujar Maruarar. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

AREA Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, M. Subhan Amrullah, mengatakan upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak.…

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

PEMERINTAH Kabupaten Sleman menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atas PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terutang. Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

  • November 14, 2026
Raih Kemenangan Kedua, Garuda Muda Jaga Asa ke Piala Asia

Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

  • November 14, 2026
Pertamina Ajak Masyarakat Jaga Hak atas Energi Bersubsidi

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

  • November 14, 2026
Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

  • November 14, 2026
Pemkab Sleman Hapus Denda Bunga PBB P-2

Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

  • November 14, 2026
Uang Tunai Rp160 Juta Raib Digondol Pencuri Bermodus Gembos Ban di Sidoarjo

Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres

  • November 13, 2026
Partai Koalisi Punya waktu Sepekan untuk Ajukan Nama Cawapres