PEMERINTAH Kabupaten Sleman menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atas PBB P-2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) terutang.
Kebijakan itu merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memberikan keringanan kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Program penghapusan sanksi administratif berupa bunga PBB-P2 Tahun 2026 berlaku mulai tanggal 20 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
Kebijakan tersebut, kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Wawan Hariawan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 900.1.13.1/389/KPTS/2026 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang.
“Penghapusan sanksi administratif berupa bunga diberikan atas PBB-P2 terutang dengan nominal sanksi administratif berupa bunga sampai dengan Rp100.000.000 untuk Tahun Pajak 2013 sampai dengan 2026,” kata Wawan, Jumat di Kantor Pemkab Sleman.
Manfaatkan kesempatan
Berdasarkan database BKAD, jelasnya total jumlah piutang sanksi adminitratif berupa bunga PBB-P2 mencapai Rp53,7 M dari tunggakan PBB-P2 terutang sebesar Rp138 M.
Melalui kebijakan penghapusan sanksi administratif berupa bunga ini, imbuhnya, Pemerintah Kabupaten Sleman berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih tertunggak tanpa terbebani sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, kata Wawan kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan PBBP2, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah Kabupaten Sleman mengimbau seluruh wajib pajak PBB-P2 untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Segera lakukan pembayaran tunggakan PBB-P2 sebelum periode penghapusan sanksi administratif berakhir pada 31 Desember 2026.
Sisa target penerimaan
Sampai 10 November 2026, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp 93.905.712.434 atau sebesar 95,3% dari target penerimaan. Dengan demikian, masih terdapat sisa target penerimaan yang belum tercapai sebesar Rp4.594.287.566.
Sementara terlait dengan pajak daerah lainnya, Wawan mengungkapkan dari target pendapatan pada 2026 sebesar RP1.332.085.833.700 realisasinya baru mencapai Rp 1.084.340.547.096 atau 81,41 persen.
Menurut dia, realisasi tertinggi dicapai PBB P-2 yang dari target sebesar Rp98.500.000.000, realisasinya mencapai Rp93.905.712.434 atau 95,3 persen.
Sedangkan yang terendah realisasi dari BPHTP (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang dari target sebesar Rp375.930.200.000 realisasinya baru mencapai Rp234.167.475.715 atau 62,29 persen.
“Namun jika dirinci pendapatan ini meliputi Pemindahan Hak yang ditargetkan sebesar Rp230.000.000.000 yang realisasinya mencapai Rp218.679.877.580 atau 95,08 persen dan Pemberian Hak Baru yang ditarget sebesar Rp145.930.200.000 dan realisasinya baru mencapai Rp15.487.598.135 atau 10,61 persen. Realisasi yang masih rendah lainnya adalah MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) yang ditarget Rp634.000.000 namun realisasinya baru mencapai Rp325.399.564 atau 51,32 persen,” kata Wawan. (Agt/M-01)
