Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN.
Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini, pemerintah mengalokasikan dukungan anggaran sebesar Rp20 miliar kepada FFI melalui PSSI, untuk kepentingan tim nasional futsal.
Menurut Yunus, proses pengusulan kebutuhan anggaran tersebut juga melibatkan FFI sebagai organisasi yang menaungi futsal Indonesia.
Dengan demikian, perencanaan program tidak dilakukan secara sepihak oleh PSSI, melainkan turut mempertimbangkan kebutuhan yang diajukan organisasi.
Yunus menegaskan bahwa pengelolaan anggaran di PSSI dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan. Setiap tahun, PSSI menyusun laporan keuangan yang diaudit dan dipaparkan kepada anggota dalam Kongres PSSI.
“Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas,” ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi.
Namun, Yunus menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda.
Pembiayaan kebutuhan tersebut harus diupayakan melalui sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, PSSI akan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI, termasuk memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.
“Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia, ” jelas Yunus Nusi.
“Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif,” tegas Sekjen PSSI Yunus Nusi.
PSSI menegaskan bahwa audit tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan organisasi berjalan sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena Keberhasilan tim nasional futsal di level internasional harus berjalan beriringan dengan kesehatan organisasi, keberlangsungan kompetisi, serta kepastian dukungan bagi klub dan asosiasi futsal di seluruh Indonesia.
“Prestasi tim nasional futsal harus berjalan bersama dengan kesehatan organisasi dan keberlangsungan pembinaan di daerah. Klub dan asosiasi provinsi adalah fondasi perkembangan futsal Indonesia dan prestasi tim nasional.”
“Jangan sampai prestasi di tingkat internasional terus berkembang, tetapi persoalan mendasar yang dihadapi anggota justru tidak terselesaikan,” tutup Sekjen PSSI Yunus Nusi. (*/W-01)
