DISKOMINFO Jabar menilai maraknya hoaks di media massa dan media sosial dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Adi Komar, mengungkapkan berdasarkan data Komdigi RI 2024, ribuan konten hoaks luput dari klarifikasi dan justru menimbulkan kebingungan publik.
“Hoaks bukan hanya mengaburkan kebenaran, tapi juga melemahkan kepercayaan dan menghambat penyelesaian masalah,” ujar Adi dalam forum IKP Talks bertema Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring Bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting, Kamis (31/7).
Adi menekankan pentingnya peran humas pemerintah dalam menjaga persepsi publik dan membangun strategi respons berbasis data. Media monitoring disebut sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar mengikuti tren.
“Humas harus sigap dengan strategi yang didukung data dan bukti kuat. Koordinasi antara provinsi, kabupaten, dan kota sangat penting agar informasi sampai secara utuh dan akurat ke masyarakat,” jelasnya.
Diskominfo Jabar monitoring hoaks
Dalam acara tersebut, Dosen Sistem Informasi Universitas Widyatama, Virgana Targa Sapanji, turut memberikan pelatihan praktis media monitoring, termasuk penggunaan alat seperti Google Trends dan Google News.
“Reaksi negatif dari publik harus segera ditanggapi. Jangan biarkan isu berkembang liar. Respons cepat dan konsisten itu kuncinya,” ujar Virgana.
Ia juga mengingatkan pentingnya melacak berita lama yang bisa kembali viral akibat kasus terbaru. Konsistensi narasi menjadi hal krusial dalam membangun kepercayaan.
Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Jawa Barat, Viky Edya, berharap materi dari IKP Talks bisa diterapkan oleh tim kehumasan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat citra dan reputasi pemerintah. (Rava/S-01)
