HASIL survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukan bahwa mayoritas publik tidak percaya dengan isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur PT Survei Strategi Indonesia (SIGI) LSI Denny JA Ardian Sopa mengatakan sebanyak 74,6 persen masyarakat memilih untuk tidak memercayai isu ijazah palsu Jokowi dengan tiga alasan
Alasan pertama adalah kekuatan jejak dan logika prosedural. Kemudian konfirmasi dari lembaga resmi, dan ketiga kesadaran publik atas motif politik.
“Responden survei menempatkannya sebagai bagian dari dinamika politik, bukan sebagai fakta yang mengancam legitimasi kepemimpinan nasional,” kata Ardian.
Ia menyebutkan isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Jokowi memang seperti sengajat terus digulirkan di ruang publik, seperti televisi, talkshow, podcast, dan media sosial.
Sudah rasional
Namun di tengah riuh narasi yang berkembang, kata dia, mayoritas masyarakat Indonesia justru menunjukkan sikap yang lebih tenang dan rasional, dengan hanya terdapat 12,2 persen masyarakat responden yang mempercayai isu itu.
Ardian mengungkapkan dalam hasil survei, mereka yang tak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi merata di semua segmen demografi, mulai dari mereka yang berpendidikan rendah hingga kalangan terpelajar.
Begitu pula dari masyarakat akar rumput hingga kelompok mapan, di pedesaan maupun perkotaan, dari generasi Z (di bawah 27 tahun) hingga generasi baby boomer (di atas 60 tahun), serta dari semua konstituen partai politik.
Ia membeberkan, setidaknya terdapat tiga alasan relevan mayoritas publik tidak percaya dengan isu tersebut berdasarkan hasil survei, yakni pertama, kepercayaan publik yang telah terbangun selama lebih dari satu dekade pemerintahan Jokowi menjadi fondasi utama.
Rekam jejak
Dalam persepsi publik, sambung dia, Jokowi merupakan figur yang naik dari bawah, bukan elite politik tradisional, dan rekam jejaknya sudah teruji mulai dari wali kota, gubernur DKI, hingga dua periode sebagai presiden.
“Dalam kurun waktu itu, proses administratif seperti pencalonan kepala daerah dan presiden tentu melalui tahapan verifikasi yang ketat, termasuk pengecekan dokumen ijazah oleh KPU dan instansi resmi,” tuturnya.
Dia menambahkan alasan kedua, yakni otoritas lembaga negara dan akademik telah memberikan klarifikasi yang jelas dan resmi. Universitas Gadjah Mada sebagai kampus tempat Jokowi menempuh pendidikan, telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumnus sah mereka. Ditambah lagi dengan penyataan pihak Kepolisian, melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang juga melakukan verifikasi. (*/N-01)
