Pakar UGM Soroti Kenaikan Bantuan Dana Parpol

RENCANA Pemerintah dan DPR menaikkan dana bantuan keuangan partai politik dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per suara menuai respons publik, baik yang pro maupun kontra

Salah satunya datang dari Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Alfath Bagus Panuntun. Meski menyambut positif rencana tersebut, namun ia juga memberi sejumlah catatan kritis.

Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan partai politik (Banpol) merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan mekanisme pengawasan yang ketat.

Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BRIN, ia menyebut bahwa saat ini kontribusi banpol dari negara hanya mencakup 1,5% dari total kebutuhan minimal partai yang membuat parpol sangat bergantung pada keluarga pendiri dan oligarki.

BACA JUGA  Covid-19 Cicada Disebut tidak Seganas Varian Sebelumnya

Politik transaksional

“Situasi ini jelas membuka peluang politik transaksional yang mengaburkan orientasi pelayanan publik,” ujarnya, Rabu (30/7) di Kampus UGM.

Alfath menekankan bahwa peningkatan dana harus dibersamai pengurangan anggaran dan hak keistimewaan bagi pejabat publik serta peningkatan kualitas perekrutan kader.

Ia menyebut pentingnya mendorong politisi yang bukan hanya berorientasi kekuasaan dan materi, tetapi juga memiliki motivasi pelayanan dan etika publik yang kuat.

Menanggapi lemahnya sistem pelaporan dana partai saat ini, ia menyebut bahwa pelaporan selama ini cenderung ‘wajar tanpa pemeriksaan’. Untuk itu, ia mendorong pelaksanaan audit sosial sebagai langkah konkret mengawal transparansi dan akuntabilitas.

Forum tahunan terbuka

Menurutnya, KPU dan Bawaslu bisa memfasilitasi forum tahunan terbuka, di mana partai politik wajib mempresentasikan penggunaan dana mereka di hadapan publik, termasuk LSM, akademisi, dan jurnalis.

BACA JUGA  Pj Gubernur Jateng Targetkan Partisipasi Pemilih di Pilkada Jateng 82%

“Laporan ini harus dipublikasikan di website resmi mereka agar rakyat tahu ke mana uang negara digunakan,” tegasnya.

Mengenai penggunaan dana diperuntukan untuk pendidikan politik, Alfath menilai perlu adanya indikator keberhasilan. Salah satunya, kualitas perdebatan publik baik di ruang nyata maupun maya.

“Jika yang diperdebatkan adalah isu-isu publik secara kritis, maka edukasi politik bisa dikatakan berjalan” jelasnya.

Revisi UU Pemilu

Ia juga menyarankan adanya revisi terhadap undang-undang pemilu dan partai politik, serta perbaikan manajemen internal partai agar dana yang besar itu tidak menjadi bancakan para elite. Ia menegaskan bahwa tanpa sistem yang sehat, dana besar justru berpotensi memperburuk praktik korupsi politik.

BACA JUGA  Reduksi Makna Kebudayaan, Dosen UGM ini Tolak Penetapan Hari Budaya

Untuk itu Alfath menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses demokrasi. Ia menyatakan bahwa demokrasi tidak seharusnya dikelola secara eksklusif, dan rakyat perlu diberi ruang untuk mengawasi jalannya pemerintahan sebagai syarat mutlak bagi tegaknya demokrasi yang sehat. (Agt/N-01)

 

Dimitry Ramadan

Related Posts

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan…

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

ANGGOTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada Senin. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Hidayat Nur Wahid (HNW) tak lagi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah