ANGGARAN yang disiapkan pemerintah pusat untuk program makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp50 triliun. Angka itu bahkan lebih besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar yang hanya sekitar Rp33 triliun. Anggaran tersebut digunakan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan lima ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Provinsi Jabar memang memiliki populasi penduduk paling besar di Indonesia, termasuk juga jumlah penduduk. Jadi ada sekitar 12 juta siswa, belum ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Sehingga di Jabar itu harus ada kurang lebih 5.000 dapur SPPG,” ungkap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.
5 ribu SPPG
Menurut Dadan, diperkirakan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar. Jika mendirikan lima ribu SPPG, maka dibutuhkan sekitar Rp50 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan APBD Provinsi Jabar yang hanya Rp33 triliun. Saat ini sejak program MBG digulirkan pada awal 2025, Jabar sudah memiliki 600 SPPG untuk memenuhi kebutuhan MBG.
“Ini satu potensi yang cukup besar. Alhamdulillah, sekarang SPPG Jabar juga paling cepat, sudah lebih dari sekitar 600 SPPG yang ada dan kami melihat ada registrasi-registrasi, dalam waktu singkat mungkin SPPG di Jabar ini akan berjumlah sekitar dua ribu,” jelasnya.
Dadan menargetkan pada akhir November 2025 jumlah SPPG di Jabar sudah mencapai lima ribu. Ini tentu membutuhkan kerjasama yang intens berbagai pihak. Salah satunya bekerjasama dengan Pemprov Jabar agar percepatan bisa terjadi.
Gandeng Kemenpar
Selain itu, kerjasama yang tengah dijajaki salah satunya dengan Kementrian Pariwisata, melalui jaringan Politeknik Pariwisatanya. Nantinya, Kemenpar akan membantu menyediakan infrastruktur dan sumber daya pelatihan.
“Kami akan segera menandatangani MoU dengan Kementerian Pariwisata agar kerjasama ini bisa berkelanjutan. Kita tahu bahwa jaringan politeknik pariwisata tersebar di berbagai daerah dan memiliki kemampuan pelatihan kuliner dan manajemen dapur yang baik,” ujarnya.
Kerjasama ini lanjut Dadan, dinilai strategis karena dapur-dapur SPPG tak hanya memerlukan bangunan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang terlatih dalam pengolahan makanan bergizi, aman, dan efisien.
“Target kami adalah nol kejadian gangguan pencernaan. Kami memperketat SOP sejak awal, dan mereka yang dilatih menjadi Kepala SPPG, sudah melalui proses seleksi dan pelatihan berjenjang,” sambungnya. (Rava/N-01)
