WAKIL Bupati Samosir, Sumatera Utara, Ariston Tua Sidauruk resmi membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Ballroom Marianna Resort & Convention, Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kamis (12/6).
Kegiatan yang diinisiasi PT Bank Sumut bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri itu diikuti Kepala BKAD, BPKPD, BPKPAD, BPKAD, dan BUD dari provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Agenda berlangsung dua hari, 12–13 Juni 2025, sekaligus dirangkai dengan uji operasional SIPD-RI dan penandatanganan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah.
“Atas nama Pemkab Samosir, kami menyambut baik seluruh peserta di negeri indah kepingan surga, titik awal peradaban Batak,” ujar Ariston dalam sambutannya.
Tata kelola pemerintahan
Ia menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi di era digital, sejalan dengan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemkab Samosir, kata dia, telah mengimplementasikan SIPD-RI sejak 2024, dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan.
Apresiasi turut disampaikan kepada Kemendagri dan Bank Sumut yang telah berkolaborasi dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah. “Kami berharap Bank Sumut terus mendukung pengelolaan keuangan daerah secara optimal.”
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Erikson P. Manihuruk menekankan, SIPD merupakan mandat dari UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 17 Tahun 2017 dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran daerah yang efisien dan efektif.
Peluncuran SP2D
Erikson juga menyoroti peluncuran SP2D Online sebagai terobosan dalam sistem keuangan daerah. “Pada 17 April lalu, Kemendagri dan ASBANDA menandatangani nota kesepahaman SP2D Online. Ini simbol komitmen bank pembangunan daerah mendampingi pemerintah daerah dalam transaksi keuangan digital,” katanya.
Menurutnya, SP2D Online mendukung pencairan dana lebih cepat, transparan, dan efisien. Hingga Juni 2025, dari total 34 Pemda di Sumut, 32 telah sepenuhnya menggunakan SIPD, dan 18 Pemda telah menjalankan SP2D Online. Deli Serdang dan Tapanuli Selatan menjadi dua daerah yang belum implementasi penuh.
“Diharapkan seluruh peserta segera mengimplementasikan SIPD dan SP2D Online guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” pungkas Erikson. (Satu/N-01)
