Kapolres Taput Bantah Petieskan Kasus Pengrusakan Pinus

KAPOLRES Tapanuli Utara, Sumatera Utara, AKBP Ernys Sitinjak melalui Kasi Humas Aipda Walpon Baringbing SH menegaskan bahwa laporan pengaduan (LP) DR Capt Anthon Sihombing terkait pengrusakan pohon pinus di atas lahan bersertifikat miliknya tidak diabaikan.

Polres memastikan proses hukum terus berjalan dan penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.

“LP dari Anthon Sihombing sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dalam waktu dekat akan dilakukan. Polres Taput tidak pernah mengabaikan laporan masyarakat,” ujar Aipda Walpon, Rabu (23/4).

Anthon Sihombing, yang juga Ketua Komisi Tinju Indonesia (KTI), melaporkan sekelompok orang yang diduga melakukan perusakan dan pencurian kayu pinus di lahan miliknya, yang telah bersertifikat hak milik. Ia menyebut nama Darwis Hutabarat dan kawan-kawan sebagai pihak terlapor.

BACA JUGA  Polres Taput Bantah Lambat Tangani Kasus Pengeroyokan Pasutri

Tindakan berulang

Menurut Anthon, ini bukan kali pertama kejadian tersebut terjadi. Pada 2007, pelaku yang sama disebut telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Tarutung atas kasus serupa.

“Mereka kembali mengulangi perbuatan yang sama. Bahkan police line yang sempat dipasang di lokasi kini hilang,” ujar Anthon.

Ia juga menyatakan bahwa pohon-pohon pinus tersebut sudah mulai ditanam sejak tahun 1958 bersama keluarga besarnya. “Tidak ada alasan bagi siapa pun merusak dan menguasai tanah bersertifikat kami,” tegasnya.

Desak penahanan

Kuasa hukum Anthon, Hotbin Simaremare SH, menyebut bahwa para pelaku telah menggunakan alat berat seperti chain saw untuk menebangi pohon dan bahkan membangun rumah semi permanen di atas lahan tersebut.

BACA JUGA  Baru Bebas 5 Bulan, Residivis Pengedar Sabu Kembali Ditangkap

“Sudah sangat jelas tanah itu milik klien kami, dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan bukti pembayaran pajak. Penetapan tersangka dan penahanan para pelaku mendesak agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Hotbin.

Ia menambahkan bahwa proses hukum telah memenuhi unsur, dengan laporan dibuat sejak 28 September 2024 dan peningkatan status perkara ke penyidikan dilakukan pada 2 Oktober 2024.

“Para pelaku tetap beraktivitas seolah kebal hukum. Ini harus segera dihentikan,” tegas Hotbin. (Satu/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat dan Polda Jabar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menyiapkan personel, tim kesehatan, peralatan, serta dukungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Langkah tersebut dilakukan melalui…

IDM Beri Harga Tiket Khusus untuk Warga Lokal ke Borobudur dan Prambanan

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) atau InJourney Destination Management (IDM) menghadirkan penawaran istimewa melalui program Sambang Candi bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, Klaten, Magelang, dan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

  • November 20, 2026
Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

  • November 19, 2026
Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

  • November 19, 2026
Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

  • November 19, 2026
Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

  • November 19, 2026
Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng

  • November 19, 2026
Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng