Pejabat Harusnya Bahagia Rekreasi di Daerah Masing-masing

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan mestinya keluarga pejabat daerah harus bahagia berekreasi di daerah masing-masing, bukan pelesiran ke negara orang.

Hal itu menanggapi alasan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, berlibur ke Jepang bersama keluarga saat libur Lebaran karena memenuhi janji kepada anak-anaknya.

“Saya jelasin Pak Lucky, memang kita ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita, tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang,” ungkap Dedi di Bandung Selasa (8/4).

Menurut Dedi, seharusnya keluarga pejabat itu mendapatkan kebahagiaan di daerahnya sendiri, bukan di negara orang lain.  Apabila  kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang.

BACA JUGA  KDM Serahkan Bantuan untuk Korban Longsor Desa Cibogo Lembang

“Saya ingin nanti para pejabat itu, coba ciptakan tempat-tempat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing,” papar Dedi.

Dedi menambahkan meskipun keluarga Lucky Hakim datang dari kalangan artis, tapi harus sudah membiasakan diri sebagai pejabat publik yang terikat peraturan dan budaya.

Rekreasi di daerah masing-masing

Apalagi saat Lucky Hakim berlibur di Jepang bersama keluarganya, banyak masalah di Kabupaten Indramayu yang belum tuntas terutama saat musim mudik Lebaran.

“Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin,” ujar Dedi.

BACA JUGA  Dana Operasional Gubernur dan Wagub Jabar Rp28 Miliar Lebih Jadi Sorotan

Terkait sanksi yang akan diberikan kepada Lucky Hakim, Dedi menerangkan hukuman maksimal yang bisa saja dijatuhkan kepada Bupati Indramayu tersebut bisa diberhentikan tiga bulan.

Kesalahan Lucky sudah jelas liburan ke Jepang tanpa izin dari gubernur dan Kementerian Dalam Negeri.

“Dirjen Kemendagri sudah memberikan surat untuk Lucky Hakim, sekarang kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa,” lanjutnya.

“Sanksi maksimal dari pelanggaran yang dilakukan Kemendagri bisa saja memberhentikan dari jabatannya selama tiga bulan, kita serahin pada Pak Mendagri,” ujar Dedi lagi. (Rava/S-01)

BACA JUGA  KDM Ajak Masyarakat Kembalikan Fungsi Gunung untuk Cegah Bencana

Siswantini Suryandari

Related Posts

GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

KETUA Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pematangsiantar-Simalungun, Yova Ivo Cordiaz Purba menegaskan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda bukan sekedar kegiatan seremoni tahunan. Lebih dari itu sebagai momentum untuk menguji…

Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

POLDA Jawa Tengah terus mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam Operasi Patuh Candi 2026 untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Melalui edukasi langsung, penyampaian imbauan, dan pembagian…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

  • October 29, 2026
GMKI: Pemuda bukan Alat Kepentingan Penguasa

Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

  • October 28, 2026
Bekuk Melbourne Victory, Persib Kukuh di Puncak Klasemen ACL 2

Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

  • October 28, 2026
Presiden Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang

Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi

  • October 28, 2026
Demi Keadilan, Jumlah Pemain Asiang di League Cup Dibatasi

Lulusan S2 UGM Diharap Bisa Berkontribusi Bagi Masyarakat

  • October 28, 2026
Lulusan S2 UGM Diharap Bisa Berkontribusi Bagi Masyarakat

Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026

  • October 28, 2026
Polda Jateng Utamakan Edukasi dalam Operasi Patuh Candi 2026