PERTAMINA berupaya alihkan isu kasus mega korupsi merugikan negara Rp193,7 triliun per tahun yang sudah berjalan lima tahun dengan modus blending.
Hal itu disampaikan oleh pakar ekonomi energi UGM, Dr. Fahmy Radhi yang mengindikasikan Pertamina menyangkal adanya mega korupsi dengan debat soal blending.
“Kasus mega korupsi Pertamina yang merugikan negara sekitar Rp193,7 triliun per tahun, selama 5 tahun sedang dialihkan pada perdebatan modus blending,” kata Fahmy Radhi.
Caraya dengan mengaburkan modus perampokan negara melalui markup impor minyak mentah, impor BBM dan pengapalan impor minyak mentah dan BBM.
“Bahkan perdebatan antara Kejaksaan Agung dan Pertamina terkait kebenaran blending,” katanya di Kampus UGM, Senin (3/3).
Menurutnya hal itu berpotensi mendorong migrasi konsumen Pertamax dari SPBU Pertamina ke SPBU Asing .
Dan migrasi dari penggunaan Pertamax BBM non-subsidi ke Pertalite BBM subsidi.
“Kalau terjadi migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, tetapi juga akan terjadi pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM,” lanjutnya.
“Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang justru kontra-produktif,” kritik Fahmy Radhi.
Menurutnya Kejaksaan Agung harus tetap fokus pada penanganan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.
Pertamina alihkan isu mafia migas terlibat mega korupsi
Mega korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.
Kemudian Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, sejumlah Dirut dan Komisaris Perusahaan Swasta.
Fahmy mengemukakan perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak bersinggungan dengan mafia migas di Pertamina dan kementerian terkait.
Termasuk backing mafia migas. Bahkan Dahlan Iskan saat menjadi Menteri BUMN menyampaikan ia tidak sanggup membubarkan Petral.
Sebuah anak perusahaan Pertamina ditengarai sebagai sarang mafia migas lantaran backingnya sangat kuat. Ia mengakui tidak mudah untuk mengungkap backing tersebut.
Jika mencermati periode waktu mega korupsi antara periode 2018-2023, dan baru di awal 2025 dapat diungkap.
Hal ini bisa menjadi petunjuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk mengejar backing tersebut.
“Seolah selama 2018-2023 mega korupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian backing dan tidak sakti lagi sejak awal 2025,” kata Fahmy Radhi.
“Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat backingnya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi”, terangnya. (AGT/S-01)
