Jemaah Haji Reguler Wajib Punya JKN Aktif

SELURUH jemaah haji reguler dan petugas haji 1446 H/2025 M terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai dari keberangkatan ke tanah suci hingga kembali ke Tanah Air.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU, Muhammad Zain mengatakan, seluruh jemaah haji reguler harus memiliki JKN yang aktif.

Hal ini akan diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang teknis pengisian kuota haji reguler dan pelunasan biaya haji 2025.

“Jadi jemaah reguler wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan,” kata Muhammad Zain seperti dikutip dari laman Kementerian Agama.

Para jemaah harus menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan untuk memberikan pelindungan kesehatan yang menyeluruh.

BACA JUGA  Jemaah Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Arafah

“Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke tanah air,”  lanjutnya.

Ia menambahkan JKN memberikan pelindungan kesehatan sebelum dan setelah perjalanan haji.

Jika jemaah sakit sebelum keberangkatan, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Setelah kembali ke Tanah Air, jika masih membutuhkan perawatan medis, BPJS juga akan menanggung biayanya sesuai ketentuan yang berlaku

“Secara umum, pelindungan kesehatan tetap sama. Namun, perbedaannya adalah tahun ini seluruh jemaah haji reguler wajib memiliki JKN yang aktif,” terangnya.

Sebelumnya, kepesertaan BPJS tidak menjadi syarat mutlak.

Dengan aturan baru ini, kesehatan jemaah lebih terjamin, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan,.

Dikatakan M Zain, Kemenag berharap seluruh jemaah memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum berangkat.

BACA JUGA  PPIH Juga Fasilitasi Jemaah Sakit Ziarah ke Nabawi

Dengan perlindungan ini, jemaah dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah.

Sebab kesehatan mereka tetap terjamin sejak persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia. “Kita berharap semua jemaah mendapatkan haji maqbul dan mabrur. Insya Allah,” tutup M Zain. (*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi gerakan edukasi bagi kepentingan publik, termasuk bagi remaja. Dengan demikian, remaja bisa memahami makna pertolongan yang pertama saat kecelakaan…

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)  2027 sebesar Rp3 juta. Angka tersebut meningkat 29,44 persen atau bertambah Rp682.399 dibandingkan UMP 2026. Penetapan UMP 2027 menggunakan formulasi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

  • November 22, 2026
Persija dan Persebaya Tertahan, Bhayangkara Raih Kemenangan

PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

  • November 21, 2026
PMI Diharapkan Jadi Gerakan Edukasi untuk Publik

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah