Ketua DPD RI Serap Aspirasi Beberapa Elemen Masyarakat

KETUA Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima sejumlah aspirasi dari beberapa elemen masyarakat, mulai dari pelayaran, atlet pencak silat hingga pelayanan pajak.

Senator asal Jatim tersebut, memberi sejumlah masukan yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari pengusaha pelayaran, ketua organisasi pencak silat hingga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang.

“Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bisa melakukan sosialisasi kepada para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Para pengusaha tersebut perlu sekali pemahaman dan pendampingan agar laporan pajak tahunan benar dan tidak terkena bermasalah secara hukum,” ucap LaNyalla dalam keterangannya di Surabaya, Selasa.

BACA JUGA  DJP Jatim II Serahkan Tersangka Pidana Pajak ke Kejari Sidoarjo

Selanjutnya, kata dia, terkait aspirasi kebijakan khusus bagi perusahaan pelayaran yang melayani kawasan timur Indonesia agar bisa mengimpor kapal dengan usia di atas 15 tahun.

“Kami memberi penjelasan aturan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran. Selain itu, saran saya, asosiasi atau perkumpulan pengusaha pelayaran juga bisa menyampaikan aspirasinya ke banyak pihak terkait, selain ke DPD RI juga ke DPR RI maupun Kementerian terkait,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga memberikan masukan kepada Ketua PSHT Cabang Malang Kota yang mengeluhkan sarana latihan minim.
“Saya berharap PSHT bersinergi dengan banyak pihak, baik instansi pemerintah dan swasta dalam membina sehingga akan muncul bibit-bibit berprestasi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang Eko Radnadi Susetio menyampaikan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

BACA JUGA  Pemprov Jabar Beri Diskon atas BBN-KB dan Pajak Kendaraan 1 Tahunan

“Kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi. Kegiatan pun beragam mulai dari asistensi pengisian SPT secara daring, asistensi luring bekerja sama dengan pihak lain seperti kecamatan,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyelenggarakan kelas pajak dengan mengundang wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan. (*)

bowo prasetyo

Related Posts

Masyarakat Diminta Percayai Polri Usut Kasus Penyadapan Ilegal

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengajak masyarakat untuk mempercayai Polri dalam menyelidiki kasus dugaan penyadapan ilegal. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh…

Terbukti Lakukan Penyadapan Ilegal, Listyo Sigit dkk Terancam Hukuman 10 Tahun

BARESKRIM Polri resmi menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan hingga illegal access yang salah satu targetnya ialah Presiden Prabowo…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Diduga Terobos Lampu Merah, Dua Warga Godean Meninggal Dunia

  • November 4, 2026
Diduga Terobos Lampu Merah, Dua Warga Godean Meninggal Dunia

PSMS Tahan Persija, Arema Gulung Rans Nusantara

  • November 4, 2026
PSMS Tahan Persija, Arema Gulung Rans Nusantara

Masyarakat Diminta Percayai Polri Usut Kasus Penyadapan Ilegal

  • November 4, 2026
Masyarakat Diminta Percayai Polri Usut Kasus Penyadapan Ilegal

Jadwal Piala Asia 2027 Resmi Diundur Jadi Desember Tahun Depan

  • November 3, 2026
Jadwal Piala Asia 2027 Resmi Diundur Jadi Desember Tahun Depan

Terbukti Lakukan Penyadapan Ilegal, Listyo Sigit dkk Terancam Hukuman 10 Tahun

  • November 3, 2026
Terbukti Lakukan Penyadapan Ilegal,  Listyo Sigit dkk Terancam Hukuman 10 Tahun

Polri Tetapkan LSP, ASN, EH Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal

  • November 3, 2026
Polri Tetapkan LSP, ASN, EH Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal