KASUS helikopter (sebelumnya jet pribadi) bukan sekadar polemik mengenai moda transportasi. Kasus itu berkembang menjadi ujian bagi integritas penyelenggara pemilu. Yang dipertaruhkan bukan hanya penggunaan anggaran negara, tetapi juga kredibilitas seluruh lembaga penyelenggara pemilu di mata publik. Demokrasi tidak mungkin dijaga oleh penyelenggara yang kehilangan kepekaan etik terhadap uang rakyat.
Koordinator Tepi Indonesia Jeirry Sumampow menilai kasus helikopter membuktikan krisis integritas penyelenggara Pemilu. Persoalan itu bukan sekadar soal administrasi atau prosedur penggunaan anggaran. Yang sedang dipersoalkan adalah cara pandang penyelenggara pemilu terhadap uang rakyat.
“Penggunaan helikopter menunjukkan adanya krisis integritas dan hilangnya sensitivitas etik. Demokrasi yang dibiayai oleh uang rakyat tidak boleh dikelola dengan mentalitas privilese,” kata Jeirry dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7).
Jauh dari efisiensi
Ironisnya, ketika jutaan petugas ad-hoc bekerja dengan segala keterbatasan, bahkan mempertaruhkan kesehatan dan nyawanya demi suksesnya Pemilu 2024, justru elite penyelenggara menikmati fasilitas yang jauh dari semangat kesederhanaan dan efisiensi.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. Ini adalah kegagalan moral. Ini merupakan dugaan pelanggaran etik berat yang harus dijatuhi sanksi berat,” tandasnya.
Apabila dalam persidangan terbukti bahwa penggunaan helikopter tersebut bertentangan dengan prinsip kepatutan, efisiensi, akuntabilitas, dan penyalahgunaan kewenangan lanjut dia maka pelanggaran tersebut layak dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat.
“Karena itu, para Teradu, yaitu Parsadaan Harahap, Bernard Darmawan, dan Abdullah Sapi’i, patut dijatuhi sanksi etik berat sesuai tingkat tanggung jawab masing-masing,” tambahnya.
Konsekuensi yang sepadan
DKPP tidak boleh menjadikan perkara ini sekadar pelanggaran administratif biasa. Putusan yang lunak akan mengirimkan pesan yang sangat buruk, bahwa penyelenggara pemilu dapat menggunakan uang rakyat secara berlebihan tanpa konsekuensi yang sepadan.
Momentum ini harus menjadi peringatan bahwa penyalahgunaan fasilitas negara oleh penyelenggara pemilu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Yang lebih mengusik rasa keadilan publik adalah fakta bahwa Muhammad Tio Aliansyah, Anggota DKPP, ikut berada dalam helikopter tersebut.
“Memang benar beliau tidak menjadi pihak yang diadukan. Namun justru di situlah persoalan etiknya. Lembaga etik tidak cukup hanya bersih secara hukum. Lembaga etik harus bersih dari segala bentuk dugaan konflik kepentingan maupun kesan keberpihakan,” tegasnya.
Menegakkan etika
DKPP tidak boleh hanya mengadili penyelenggara lain, tetapi juga harus berani menegakkan etika terhadap anggotanya sendiri. Karena itu, DKPP semestinya mengambil sikap resmi terhadap keterlibatan Muhammad Tio Aliansyah, melakukan pemeriksaan etik apabila terdapat dasar yang memadai, dan menjelaskan secara terbuka kepada publik mengapa beliau tidak menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban etik.
Selain itu demi menjaga kehormatan DKPP sebagai Mahkamah Etik Penyelenggara Pemilu, Muhammad Tio Aliansyah selayaknya mengundurkan diri sebagai Anggota DKPP, atau paling tidak menonaktifkan diri sampai seluruh persoalan memperoleh kepastian. Di lembaga etik, menjaga kehormatan lembaga jauh lebih penting daripada mempertahankan jabatan.
Dia meminta persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan etik semata. Berdasarkan informasi yang berkembang menunjukkan adanya dugaan cacat administratif dalam proses penggunaan helikopter.
Jika benar terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan, persetujuan, penggunaan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangannya, maka aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Uji kredibilitas Bawaslu
Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan negara, atau terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai publik memperoleh kesan bahwa penyelenggara pemilu hanya dimintai pertanggungjawaban etik, sementara kemungkinan pertanggungjawaban pidananya justru diabaikan,” tegasnya kembali.
Kasus ini juga menguji kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Bawaslu nyaris tidak terdengar menyampaikan sikap terhadap penggunaan private jet maupun helikopter ini. Pemborosan uang rakyat oleh penyelenggara pemilu juga merupakan persoalan integritas penyelenggaraan pemilu.
Namun sebagai salah satu pilar penyelenggara pemilu, Bawaslu mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Pengawas yang diam ketika integritas penyelenggara dipertanyakan, pada akhirnya juga akan dipertanyakan integritasnya.
Sistem rekruitmen
Kasus private jet dan helikopter tambah dia menunjukkan bahwa persoalan terbesar kita bukan hanya pada individu, melainkan pada sistem rekrutmen.
Selama ini proses seleksi terlalu banyak mengukur aspek teknis, pengetahuan regulasi, dan pengalaman kepemiluan.
Padahal yang jauh lebih penting adalah integritas, karakter, kesederhanaan, kemampuan menjaga konflik kepentingan, serta kepekaan etik terhadap penggunaan uang negara.
Sudah saatnya Indonesia membangun sistem integrity-based recruitment bagi penyelenggara pemilu. Yang dibutuhkan bukan hanya penyelenggara yang cerdas memahami aturan, tetapi juga pribadi yang mampu menjaga amanah publik, hidup sederhana, dan memiliki keberanian moral untuk mengatakan “tidak” terhadap setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Karena demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan. Demokrasi ditentukan oleh kualitas orang-orang yang menjaganya.
Tidak tebang pilih
Seharusnya kasus helikopter (sebelumnya jet pribadi) harus menjadi momentum evaluasi besar terhadap penyelenggara pemilu. KPU harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. DKPP harus berani menegakkan etika tanpa tebang pilih, termasuk terhadap anggotanya sendiri.
Bawaslu harus keluar dari sikap diam dan menunjukkan keberpihakannya kepada integritas penyelenggaraan pemilu. Dan jika ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum wajib menindaklanjutinya tanpa kompromi.
“Tidak boleh ada satu pun penyelenggara pemilu yang merasa kebal terhadap pertanggungjawaban. Sebab yang mereka kelola bukan uang pribadi, melainkan uang rakyat. Dan yang sedang mereka pertaruhkan bukan sekadar jabatan, melainkan kehormatan demokrasi Indonesia,” tegas Jeirry. (*/N-01)
