BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan masuk lima besar daerah dalam pemetaan kerawanan tinggi setelah NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur dan Sulawesi Tengah.
Hal itu didasari pada sejulah indikator seperti sosial politik, pencalonan, kampanye, dan pungut hitung.
Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Andi Rian R Djajadi menyebutkan potensi kerawanan Pilkada yang terpantau Polda Sulsel ada lima hal.
Yaitu konflik kepentingan politik, poliitk uang, hoaks dan disinformasi, intimidasi dan kekerasan. Serta ketidaknetralan penyelenggara.
Ada pun potensi daerah rawan di wilayah hukum Polda Sulsel meski secara umum kondusif.
Beberapa yang dianggap rawan antara lain daftar pemilih tetap yang gemuk, ada riwayat konflik pilkada.
Kemudian muncul permasalahan selama tahapan, an penolakan dari warga.
Tim paslon saling singgung di medsos dan pendukung ASN. Ditambah lagi daerah rawan bencana seperti longsor dan banjir.
Kerawanan Pilkada di Sulawesi Selatan
Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, daera rawan yaitu di Makassar, Bone, Gowa, Bulukumba, Jeneponto, Pinrang dan Wajo.
Penyebabnya DPT gemuk sehingga menjadi pusat kegiatan perebutan suara pasangan calon.
Kemudian yang rawan karena riwayat konflik pilkada seperti di Makassar, Palopo, Toraja, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Gowa, Jeneponto dan Bulukumba.
Persoalan yang muncul saat tahapan seperti perusakan baliho terjadi di Sidrap, Parepare dan Pinrang.
Lalu ada penolakan warga terjadi di Kota Makassar yang menyebutkan ada salah satu calon yang intoleran. Ditambah lagi tim yang saling sindir di Pangkep.
Sedangkan daerah rawan bencana alam di Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Pangkep dan Takalar.
“Berbagai upaya telah dilakukan kepolisian untuk menciptakan Pilkada kondsif,” kata Rian.
Antara lain rapat koordinasi lintas sektoral, operasi, dan cooling system.
“Juga dilakukan pendekatan ke masyarakat dengan melakukan mitigasi risiko, termasuk menjaga netralitas Polri,” lanjutnya.
Sementara itu, Bawaslu Sulsel mencatat 10 isu strategis yang bisa memengaruhi kerawanan dalam pemetaan kerawanan pemilihan pada Pilkada serentak 2024.
Hal itu mengakibatkan Provensi Sulawesi Selatan masuk lima besar daerah rawan tinggi.
Divisi Hukum Bawaslu Sulsel, Syaiful Juhad saat peluncuran Peta Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Hotel Harper Makassar, Sulsel, Selasa (10/9) menyebutkan 10 isu itu antara lain politik uang, netralitas ASN, polarisasi dukungan, logistik, medsos dan lainnya. (Erlin/S-01)
