Diskualifikasi Paslon di Banjarbaru Ditiru di Kabupaten Banjar

KASUS diskualifikasi paslon petahana di Pilkada Kota Banjarbaru kini melebar dan menjadi acuan daerah lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Paslon Bupati Banjar nomor urut 2 Syaifullah Tamliha-Habib Ahmad Bahasyim melaporkan dugaan pelanggaran dilakukan lawannya.

Ia meminta diskualifikasi paslon petahana nomor urut 1 Saidi Mansyur-Habib Idrus Alhabsyi (Manis) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel.

“Kemarin tim kami telah melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor urut 1 ke Bawaslu,” kata  Syaifulla Tamliha di Martapura, Selasa (5/11).

Melalui tim kuasa hukumnya Muhammad Rusli, Paslon Syaifullah Tamliha-Habib Ahmad Bahasyim melaporkan dugaan pelanggaran dan menuntut pembatalan paslon Manis kepada Bawaslu Kalsel.

Dalam laporannya pihaknya menyertakan sejumlah bukti dugaan pelanggaran Paslon Bupati Banjar Manis. Dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon Manis terhitung sejak 12 September 2024 sampai 3 November 2024.

BACA JUGA  Farhan Ingin Kembalikan Bandung Kota Kesenian

Sementara Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 Saidi Mansyur-Habib Idrus Alhabsyie, Muhammad Rofiqi mengatakan pihaknya menghormati proses hukum terkait pelaksanaan Pilkada.

Namun pihaknya juga meyakini Bawaslu dan KPU tidak merespons laporan tersebut.

Paslon tetap bisa menggugat

Pada bagian lain akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Muhammad Erfa Redhani mengatakan kasus diskualifikasi paslon petahana di Pilkada Banjarbaru tetap memberikan  kesempatan untuk menggugatnya ke MA.

“Batas waktunya 3 hari kerja sejak SK di tetapkan. Artinya, hari ini selasa terakhir. Kalau upaya hukum tersebut tidak dilakukan, maka SK KPU tersebut berlaku,” tuturnya.

Sebaliknya, kalau ada gugatan ke MA maka sepanjang ada gugatan, paslon tersebut tetap berhak untuk mengikuti rangkaian pilkada. Termasuk jika gugatan itu sampai pada tahap pemungutan suara.

BACA JUGA  Pengerahan Kades untuk Pilgub Jateng Kembali Terjadi

Karena putusan final dan mengikat ada di MA. Jika tidak ada upaya hukum lagi, maka otomatis nanti paslon berhadapan dengan kotak kosong.

Masyarakat disuguhkan pilihan memilih paslon tunggal atau memilih kotak kosong jika tidak setuju dengan paslon tunggal. (DS/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Turnamen Mini Soccer Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia

PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti 16 tim dari berbagai media nasional. Memasuki edisi kelima, turnamen ini menjadi salah satu…

The Longest Wait, Film Kisah di Balik Perjalanan Timnas Indonesia Resmi Tayang

Film dokumenter Timnas Indonesia, The Longest Wait tayang secara eksklusif terbatas di sejumlah bioskop pilihan pada 28 Oktober 2026. Kemudian kisah Timnas Indonesia itu hadir lebih luas di jaringan bioskop…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

  • November 12, 2026
Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

  • November 12, 2026
Mahasiswa KKN UNY Sosialisasikan Gerakan Sadar Kesehatan Tulang

Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

  • November 12, 2026
Politeknik ATK Yogyakarta Perkuat Kontribusi bagi Industri Nasional

Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

  • November 12, 2026
Cegah TPPO, Imigrasi Juanda Perkuat Sinergi Lintas Instansi

SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara

  • November 12, 2026
SMK Negeri 1 Bantul Terima Bantuan Fasilitas Peredam Suara