PENYELENGGARAAN Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Solo tinggal menyisakan dua pekan lagi. Namun begitu, persoalan budgeting atau pembiayaan masih belum kelar.
Guna mendapatkan kepastian sisi persiapan, Mendagri Tito Karnavian pada Senin (23/9) menginisiasi dilakukan rapat koordinasi persiapan Peparnas, yang dihadiri Menpora Dito Ariiotedjo, PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana, pejabat Kemenkeu, PB Perpanas XVII dan stakeholder lainnya di Solo.
Namun dari rakor itu, banyak hal yang harus dievaluasi dan dicarikan solusi, terutama terkait minimnya budgeting untuk pelaksanaan pesta akbar olahraga atlet disabilitas tingkat nasional tersebut. Diperlukan mitigasi cepat jika memang anggaran tidak mencukupi.
Menpora Dito Ariotedjo mengungkapkan, rakor fokus membahas evaluasi persiapan penyelenggaraan, terutama menyangkut budgeting minim, venue, dan lain lain.
Menurut Dito permasalahan budgeting Peparnas XVII, diakui masih banyak yang perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan. Sebab pagu anggaran yang disiapkan Kementerian Keuangan Rp215 miliar, ditambah dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Kemenpora tahun lalu sebesar Rp75 miliar.
Meski anggaran masih dalam sinkronisasi dan upaya mitigasi, Kota Solo dan sekitar secara sarana dan prasarana, terutama venue siap.
“Kota Solo yang pernah menjadi penyelenggara ASEAN Para Games (APG), dalam posisi emergency memggantikan Riau, sangat siap. Venue masih layak dan layak,” kata Dito.
Perlu pemetaan
Tetapi, lanjut Dito, harus cepat ada pemetaan, siinkronisasi dan harmonisasi, mengingat dalam rakor sudah digedok pembiayaan sebesar Rp290 miliar, yang berasal dari pagu Kemenkeu plus DIPA Kemenpora tahun lalu.
“Dari seluruh komponen, termasuk komponen untuk suporting, seperti opening ceremony dan closing ceremony masih harus disinkronisasikan, sesuai kebutuhan dilapangan,” tukas Dito.
Pada bagian lain PB Peparnas XVII sebagaimana diungkap Sekretaris PB Peparnas Rima Ferdianto, bahwa untuk kebutuhan penyelenggaraan, sebetulnya sudah mengajukan proposal anggaran kepada pemerintah, sebesar Rp536 miliar plus Rp75 miliar.
Namun dengan pembahasan rakor yang memfinalkan anggaran sebesar Rp 290 miliar, maka PB Perpanas XVII harus berhitung terkait kebutuhan riil di lapangan. Apalagi Mendagri telah berpesan, bagaimana dengan anggaran minim, pelaksanaan bisa lancar dan maksimal.
“Tadi final dan diketok dalam rakor anggaran Rp290 miliar. Perinciannya Rp174 miliar untuk 8 bidang, dan sisanya untuk pembiayaan kebutuhan lain lainnya. Kita agak bingung juga,” imbuh Rima.
Rima mencoba berhitung kebutuhan banyak komponen, misal untuk bidang menembak, lalu kebutuhan sarana dan prassrana yang tidak ikut dibahas, misal kebutuhan tenda yang mutlak bagi setiap cabang olahraga.
Begitu halnya biaya untuk ceremony yang besar. Dia mengikustrasikan ketika opening ceremony APG dibuat sederhana
Perbedaan pandangan
Ketua Pelaksana PB Peparnas XVII, DB Susanto yang ikut dalam rakor menyebut ada perbedaan pandangan antara PB Peparnas dengan Deputi IV Kemenpora.
“Ya masih ada perbedaan antara PB Perparnas dengan Deputi IV Kemenpora,” sergah dia.
Yang jelas, PB Perparnas siap melaksanakan Peparnas XVII yang berbiaya sangat minim jika dibandingkan dengan PON di Riau dan Aceh yang menelan anggaran Rp 3,95 triliun.
“Anggaran Peparnas hanya sekitar sepersepuluh dari pelaksanaan PON 2024 yang pelaksanaannya seperti itu. Ya mudah mudahan dengan waktu tersisa, banyak hal masih bisa disinkronisasi, diharmanisasi. Jika perlu mitigasi, ya harus cepat dan dari mana sumber itu bisa didapat,” tukas Rima Ferdianto.
Tetapi Rima juga memungkasi, bahwa sebagaimana arahan Mendagri Tito, bagaimana dengan anggaran minim, pelaksanaan bisa tiga sukses, yakni sukses prestasi, administrasi dan pemberdayaan ekonomi. (WID/N-01)
