WAKIL Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus terkesan dengan model penanganan tuberculosis (TB) di Provinsi Jawa Tengah. Dia bahkan meminta agar model penanganan TB di Jawa Tengah menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh kabupaten di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wiyagus, dalam sambutannya, saat Peninjauan Layanan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis Terintegrasi Cek Kesehatan Gratis dan Spesialis Keliling, di Pendopo Kabupaten Demak, 14 Oktober 2026.
“Saya akan mengangkat model penanganan TB di Jawa Tengah ini menjadi model yang harus diadopsi oleh seluruh kabupaten di Indonesia,” ujarnya.
Kunjungan Wamendagri berbarengan dengan Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus, dalam rangka meninjau layanan ACF TB Terintegrasi CKG, di tiga kabupaten di Jawa Tengah. Meliputi Kabupaten Jepara, dan Kudus yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2026. Sedangkan Demak adalah lokasi ketiga yang menjadi lokasi peninjauan tersebut.
Penelusuran kontak
Usai acara, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan penanggulangan tuberkulosis (TB) tidak cukup hanya dengan menemukan kasus dan mengobati pasien. Penelusuran kontak erat serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang yang berisiko tertular juga perlu menjadi perhatian.
Menurut Sumarno, kunjungan pemerintah pusat ke sejumlah kabupaten di Jawa Tengah menjadi bentuk dukungan untuk memperkuat upaya penanggulangan TB. Mulai dari penemuan kasus, pengobatan, hingga tindak lanjut terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien.
“Yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana menemukan kasusnya, kemudian pengobatannya. Namun, yang tidak kalah penting adalah kontak erat dari pasien TB juga harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberian TPT kepada orang yang memenuhi kriteria dan berisiko tertular TB merupakan salah satu langkah penting untuk memutus rantai penularan.
Pengobatan pasien
Sumarno mencontohkan, apabila penemuan kasus tidak diikuti penanganan kontak erat secara optimal, kasus TBC berpotensi terus ditemukan pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, upaya pencegahan perlu berjalan beriringan dengan penemuan dan pengobatan pasien.
“Misalnya, kalau tahun ini ditemukan dan diobati 15.000 orang, kemudian tahun depan jumlahnya kembali 15.000, kita perlu melihat apakah kontak eratnya sudah ditindaklanjuti. Ini menjadi langkah strategis agar penanggulangan TB di Jawa Tengah bisa lebih efektif,” jelasnya.
Selain penguatan program penanggulangan TBC, Sumarno menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Jawa Tengah, termasuk puskesmas dan rumah sakit.
Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menunjang upaya pengendalian TBC di daerah.
Penguatan Desa Siaga
Ia berharap, melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, penemuan kasus dapat dilakukan lebih cepat, pasien memperoleh pengobatan yang sesuai, dan kontak erat mendapatkan tindak lanjut pencegahan sesuai ketentuan medis.
Sumarno juga menekankan pentingnya pembentukan dan penguatan Desa Siaga TB sebagai bagian dari gerakan bersama untuk menemukan kasus TB di tengah masyarakat.
Ia menilai, keterlibatan berbagai unsur di tingkat desa dapat membantu petugas kesehatan menjangkau masyarakat lebih luas. Salah satu contoh yang dinilai dapat dikembangkan adalah kolaborasi di Kabupaten Demak, yang melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
Menurutnya, kedua unsur tersebut dapat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum petugas kesehatan melakukan pemeriksaan atau penelusuran lebih lanjut.
“Desa Siaga TB ini sebetulnya perlu dibentuk semua. Intinya, bagaimana semua pihak berkolaborasi untuk penemuan TB. Di Demak, kolaborasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas menjadi salah satu inovasi yang bisa ditularkan ke kabupaten/kota lain,” ungkapnya.
Dapat direplikasi
Ia berharap, praktik kolaborasi yang dilakukan di Demak dapat direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah, sehingga upaya penemuan aktif kasus TB semakin luas dan tindak lanjut terhadap pasien maupun kontak erat dapat berjalan lebih optimal.
Melalui penguatan penemuan kasus, pengobatan, pencegahan penularan, serta keterlibatan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penanggulangan TB dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. (Htm/M-01)
