PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga nol persen pada 2026 dan angka kemiskinan relatif turun menjadi 4,5 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, sinergi pemerintah pusat dan daerah dinilai mutlak.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan seluruh usulan program daerah yang selaras dengan strategi nasional pengentasan kemiskinan akan diproses.
“Silakan teknisnya dikonsultasikan dengan pelaksana. Untuk rumah layak huni bisa langsung ke PKP, sementara program lain dikoordinasikan sesuai bidang. Harapan kita, masyarakat segera keluar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem tahun depan,” ujarnya saat audiensi bersama Pemda Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Bone Bolango di Kantor Kemensos, Senin (22/9).
Agus menuturkan, strategi pengentasan kemiskinan mengacu pada tiga mandat utama Presiden: pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Sekolah Rakyat, dan bantuan sosial.
“Presiden selalu menekankan, pertama kita harus bekerja berdasarkan data, kedua bansos harus tepat sasaran. Sebesar apa pun anggaran, kalau datanya tidak jelas, tidak akan efektif,” jelasnya.
DTSEN, lanjut Agus, tidak hanya memastikan bansos lebih akurat, tetapi juga mendukung program pendidikan. Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memutus rantai kemiskinan lintas generasi.
“Pak Presiden ingin melalui Sekolah Rakyat, transmisi kemiskinan bisa diputus. Banyak orang tua siswa bilang tidak punya harapan menyekolahkan anak tanpa Sekolah Rakyat,” ucapnya.
Sinergi pusat-daerah tekan kemiskinan
Selain itu, Kemensos mengedepankan pemberdayaan sosial dengan slogan “Bantuan Sementara, Pemberdayaan Selamanya” agar penerima bansos mandiri melalui usaha produktif. Agus mencontohkan hasil kerajinan eceng gondok di Banyumas yang kini diekspor ke Amerika.
Program tersebut mendapat dukungan daerah. Sekda Sumbar Ari Yuswandi menyebut sudah ada tiga rintisan Sekolah Rakyat di Padang dan Solok, serta rencana lahan permanen di beberapa kabupaten.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan komitmen mempercepat dokumen pendukung Sekolah Rakyat, sementara Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengajukan kebutuhan 1.000 rumah pesisir dan menyiapkan lahan 7 hektare untuk sekolah tersebut.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menyarankan Pemda Bone Bolango mengajukan program Kampung Siaga Bencana untuk wilayah rawan banjir.
“Nantinya akan ada lumbung dan penyediaan kebutuhan darurat seperti permakanan, tenda, dan alat tidur. Bisa langsung diajukan,” pungkasnya. (*/S-01)
