PADA musim haji 1446 H/2025 M, Indonesia memberangkatkan 203.149 jemaah haji reguler. Dari jumlah tersebut, sekitar 80,43% atau lebih dari 153 ribu jemaah tercatat memiliki penyakit penyerta (komorbid), terutama hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit paru.
Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) mencatat, selama ibadah haji tahun ini terdapat 258.159 kunjungan layanan rawat jalan di tingkat kloter dan hotel.
Kasus terbanyak adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hipertensi, dan myalgia. Sementara untuk rawat inap di rumah sakit Arab Saudi, tercatat 1.712 pasien dengan tiga diagnosis utama: pneumonia, komplikasi diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Penyakit penyerta dan angka kematian jemaah
Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Liliek Marhaendro Susilo, dalam Pertemuan Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji 1446 H/2025 M di Bekasi, 13–15 Agustus, menyatakan bahwa tim medis berupaya menekan angka kematian, terutama pada kelompok lansia dan penderita penyakit kronis.
“Persoalan kesehatan haji Indonesia menjadi tantangan tersendiri, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kondisi ini menuntut kesiapan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan berlapis,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BPH, Puji Raharjo, memaparkan lima usulan kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait pemeriksaan istitaah:
- Pemeriksaan istitaah dilakukan lebih awal, bersamaan dengan penutupan pelunasan BPIH.
- Penegakan kategori “tidak layak berangkat” bagi kasus medis berat sesuai KMK.
- Tidak ada pembatasan usia, namun standar medis diperketat.
- Peningkatan integrasi data kesehatan di Siskohatkes dan Nusuk.
- Edukasi masif kepada calon jemaah mengenai syarat istitaah dan opsi badal haji.
Menurut Puji, Arab Saudi menyambut baik usulan tersebut, namun menekankan pembatasan medis yang ketat dan penerapan istitaah berdasarkan persyaratan resmi mereka.
“Pertemuan evaluasi ini menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan tahun depan, dengan harapan lahir rekomendasi yang aplikatif dan solutif demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan haji,” kata Puji. (*/S-01)
