Inilah 10 Hak Anak Indonesia Dijamin Perundangan

BERIKUT adalah 10 hak anak Indonesia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan:

  • Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
  • Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, serta
  • UUD 1945 Pasal 28B ayat (2).

10 HAK ANAK INDONESIA

  1. Hak Hidup
    • Anak berhak untuk hidup dan dipertahankan hidupnya sejak dalam kandungan.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 4.
  1. Hak Tumbuh dan Berkembang
    • Termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 4 dan 9.
  1. Hak atas Identitas
    • Anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan status hukum.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 5.
  1. Hak atas Perlindungan
    • Dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran, perdagangan orang, dan perlakuan salah lainnya.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 13, 15, 76A–76I.
  1. Hak atas Pendidikan
    • Mendapat pendidikan dasar gratis dan wajib, serta kesempatan mengembangkan potensi secara optimal.
    • Dasar: UUD 1945 Pasal 31, UU Sisdiknas, UU Perlindungan Anak Pasal 9.
  1. Hak atas Kesehatan
    • Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan nutrisi yang layak.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 8.
  1. Hak atas Partisipasi
    • Anak berhak menyampaikan pendapat dan didengar dalam segala hal yang menyangkut dirinya sesuai usia dan tingkat kematangan.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 10.
  1. Hak atas Pengasuhan dan Lingkungan Keluarga
    • Anak berhak diasuh oleh orang tua, atau wali jika orang tua tidak mampu, dalam suasana kasih sayang.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 7.
  1. Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
    • Berhak memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai keyakinan, dengan bimbingan orang tua.
    • Dasar: UU 35/2014 Pasal 6.
  1. Hak atas Perlindungan Hukum
  • Anak yang menjadi korban, saksi, atau pelaku tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dan pendampingan.
  • Dasar: UU 35/2014 Pasal 17, 64–71. (*/S-01)
BACA JUGA  UIN Sunan Kalijaga Dorong Integrasi Perlindungan Hak Anak

Siswantini Suryandari

Related Posts

Program DSA Diharap Dongkrak Pariwisata Desa Tanon

SEJATINYA Desa Tanon, Desa Ngrawan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya dan wisata edukasi. Sayangnya, potensi tersebut belum digarap maksimal. Itu sebabnya, melalui program…

Telkomsel Serahkan Hadiah dari Program Bagi-bagi Bahagia 

SEBAGAI bentuk apresiasi atas kepercayaan pelanggan yang selama ini menjadikan Telkomsel sebagai bagian dari aktivitas dan kebutuhan digital,  hadiah 1 unit mobil listrik BYD M6 EV dan 2 unit sepeda…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Program DSA Diharap Dongkrak Pariwisata Desa Tanon

  • November 18, 2026
Program DSA Diharap Dongkrak Pariwisata Desa Tanon

Keren! Indonesia Punya Empat Wakil di Piala Asia 2027

  • November 18, 2026
Keren! Indonesia Punya Empat Wakil di Piala Asia 2027

Pemkab Sergai Dorong Perpustakaan Sekolah Jadi Pusat Literasi Digital

  • November 18, 2026
Pemkab Sergai Dorong  Perpustakaan Sekolah Jadi Pusat Literasi Digital

Polda Jateng Bongkar Mata Rantai Peredaran Sabu dari Medan ke Tegal

  • November 18, 2026
Polda Jateng Bongkar Mata Rantai Peredaran Sabu dari Medan ke Tegal

Cegah Paham Radikal, Kapolda Jateng dan Gus Ulil Perkuat Kolaborasi

  • November 18, 2026
Cegah Paham Radikal, Kapolda Jateng dan Gus Ulil Perkuat Kolaborasi

Telkomsel Serahkan Hadiah dari Program Bagi-bagi Bahagia 

  • November 18, 2026
Telkomsel Serahkan Hadiah dari Program Bagi-bagi Bahagia