1.200 CJH Furoda Asal Jatim Gagal Berangkat ke Tanah Suci

SEBANYAK 1.200 calon jamaah haji (CJH) furoda asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Hingga batas akhir keberangkatan yakni pada 30 Mei, mereka tak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari Pemerintah Arab Saudi.

Angka calon jamaah haji Furoda asal Jawa Timur ini menjadi yang terbanyak. Adapun total calon jamaah haji Furoda nasional yakni 2 ribu orang.

CJH Furoda asal Jawa Timur, kebanyakan dari Surabaya, Malang, Gresik, hingga Sidoarjo. Mereka mengeluarkan uang sekitar Rp500 juta untuk setiap calon jamaah haji.

Ali Yasin, salah satu CJH furoda yang batal berangkat, mengaku sangat kecewa. Betapa tidak? Ia belum juga mendapatkan kepastian visa meskipun sudah membayar Rp500 juta.

BACA JUGA  Mensos Sumbang Gerobak untuk Lansia di Sepanjang

Berharap keajaiban

“Hari ini jadi hari paling berat. Visa belum terbit, Saudi sudah hampir tutup. Kami berharap ada keajaiban, semoga Menteri Agama yang jadi Amirul Hajj bisa lobi pemerintah Saudi. Kalau tidak, ya kami coba lagi tahun depan,” kata Ali Yasin.

Menurut Ali Yasin, kerugian tidak hanya berupa uang, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang sudah dipersiapkan. Ali Yasin menyebut ratusan jamaah lainnya mengalami hal serupa, bahkan ada yang sudah lansia dan gelar selamatan.

Tidak tutup mata

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Amaludin Wahab, mendesak pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah ini. Menurut Amaludin Wahab, haji furoda adalah bentuk kebutuhan spiritual masyarakat, yang ingin menunaikan ibadah tanpa harus antre belasan tahun.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Bahas Perkampungan Haji dengan Saudi

“Ini bukan soal kaya atau pejabat. Banyak pengusaha, orang tua, yang sudah daftar lama tapi ingin cepat berangkat. Pemerintah harus hadir dengan solusi. Salah satunya skema haji remunurasi dengan tambahan kuota khusus,” kata Amaludin Wahab.

Kuota tambahan

Amaludin menyarankan ada kuota tambahan yang diatur secara proporsional antara haji reguler dan haji khusus, termasuk furoda. Dia juga menilai pemerintah Arab Saudi sebenarnya memberi ruang, namun pemerintah Indonesia lamban mengatur dan memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Kalau tahun lalu ada tambahan kuota 20 ribu, masa tahun ini tidak ada? Jangan sampai rakyat jadi korban karena ketidakjelasan regulasi,” kata Amaludin Wahab.

Asphirasi, kata Amaludin Wahab, mendorong pemerintah segera mengevaluasi skema haji furoda agar tahun depan tidak lagi terjadi kegagalan massal. Asphirasi juga meminta penyelenggara travel transparan dan bertanggung jawab terhadap jamaah yang sudah membayar penuh namun tak kunjung berangkat. (OTW/N-01)

BACA JUGA  Lima Perusahaan Diduga Cemari Daerah Aliran Sungai Brantas

Dimitry Ramadan

Related Posts

UIN Sunan Kalijaga Masuk Ranking V Bidang Hukum Versi Scimago

LEMBAGA pemeringkat internasional Scimago Institution Rankings (SIR) pada  2026  menempatkan UIN Sunan Kalijaga di posisi kelima terbaik di Indonesia dalam bidang hukum. Secara global, kampus ini juga mencatatkan posisi di…

Tertular Campak, Dokter Asal Kabupaten Cianjur Wafat 

SEORANG dokter internship di salah satu RS di Cianjur, Jabar, berinisial AMW (26) dikabarkan meninggal dunia dengan status suspek campak pada Kamis (26/3). Saat mendengar kabar tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

UIN Sunan Kalijaga Masuk Ranking V Bidang Hukum Versi Scimago

  • March 30, 2026
UIN Sunan Kalijaga Masuk Ranking V  Bidang Hukum Versi Scimago

Tertular Campak, Dokter Asal Kabupaten Cianjur Wafat 

  • March 30, 2026
Tertular Campak, Dokter Asal Kabupaten Cianjur Wafat 

Para Siswa Sambut Hari Pertama Sekolah dengan Gembira

  • March 30, 2026
Para Siswa Sambut Hari Pertama Sekolah dengan Gembira

Tingkatkan Pelayanan, Manajemen Gembira Loka Zoo Naikkan Harga Tiket

  • March 30, 2026
Tingkatkan Pelayanan, Manajemen Gembira Loka Zoo Naikkan Harga Tiket

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK