SEKOLAH Rakyat bukan menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Sekolah Rakyat justru melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.
Pemetaan daerah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak mengambil jatah sekolah lain. Melainkan hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan.
Salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah. Baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya.
Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada,” kata Prof M Nuh, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Rabu (25/3).
“Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” lanjutnya.
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan. Tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi.
Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan. Sehingga Sekolah Rakyat bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Sekjen Kementerian Sosial, Robben Rico menjelaskan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan,” jelas Robben.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan. Dan memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah. (S-01)
