MUKTAMAR ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi memilih KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) menjadi Ketum PBNU 2026-2031 dan KH Miftachul Akhyar kembali menjabat Rais Aam.
Penetapan itu melalui musyawarah majelis Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin. Nama Gus Kikin mendapatkan persetujuan dari Rais Aam terpilih.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, itu ditetapkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031.
“Secara mufakat memutuskan untuk memilih K.H. Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031,” kata salah satu kiai tim AHWA, K.H. Anwar Iskandar di Jombang.
Suara terbanyak
Sebelum ditetapkan melalui mekanisme AHWA, Gus Kikin memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan bakal calon Ketua Umum PBNU dengan 472 suara dari unsur Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Lima nama yang masuk dalam daftar calon yang memenuhi syarat pada tahapan penjaringan tersebut selain Gus Kikin adalah K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Abdussalam Sochib, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan K.H. Abdul Ghaffar Rozin.
Gus Kikin yang juga Ketua PWNU Jawa Timur sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU merupakan mandat dari struktur NU di Jawa Timur.
Ia juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk kembali merapatkan barisan dan menjaga kebersamaan setelah rangkaian dinamika yang terjadi selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Bukan organisasi politik
Ia juga menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
“NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan,” kata Gus Kikin.
Ia mengatakan NU memiliki pijakan dan pedoman organisasi yang menjadi kompas dalam menjalankan roda organisasi, sehingga NU tidak boleh menjadi alat kepentingan politik tertentu.
Menurut Gus Kikin, hubungan NU dengan politik merupakan dua hal yang berbeda. Sementara dalam hubungan dengan pemerintah, NU akan tetap memberikan dukungan sesuai dengan kewajiban umat Islam.
Inklusif dan terbuka
Ia menegaskan NU sejak awal didirikan sebagai organisasi yang inklusif dan terbuka. Karena itu, seluruh elemen dan potensi yang ada di lingkungan NU akan diupayakan untuk tetap terwadahi dalam kepengurusan mendatang.
“Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi,” katanya.
Gus Kikin mengatakan penyusunan kepengurusan PBNU menjadi pekerjaan awal setelah dirinya terpilih. Proses tersebut ditargetkan maksimal berlangsung satu bulan. (*/N-01)
