PASCA-kericuhan dalam sebuah acara diskusi yang menghadirkan tiga pejabat tinggi negara sebagai narasumber, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menolak anggapan bahwa mereka antidialog maupun tak bisa diskusi.
Dalam keterangannya kepada pers, pada Rabu sore di Balairung Gedung Pusat kampus setempat, salah satu perwakilan mahasiswa Sarah mengemukakan, kejadian tersebut merupakan bentuk kemarahan para mahasiswa dan ekspresi ketidakpercayaan mahasiswa kepada pemerintah yang berulang kali menindas rakyat.
Sarah lebih lanjut mengemukakan, beberapa waktu sebelum pelaksanaan diskusi yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusro Wahid dan Sudaryono di Joglo GIK UGM, bermunculan unggahan yang berisi para pejabat negara dan media-media pendukungnya akan datang ke UGM.
“Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam,” kata Sarah.
Tidak genuine
Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, imbuhnya kecurigaan para mahasiswa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi.
“Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata betul hanya ajang pamer pencapaian pemerintah dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yangsubstantif,” ujarnya.
Maka, katanya lagi di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu rasa muak serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyat dengan kekerasan.
Bentuk kekecewaan
Kekerasan yang dilakukan pemerintah, tegasnya sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan.
“Tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami?” katanya.
Kekerasan yang terus berulang dan kian membuat para mahasiswa ini muak adalah bukti bahwa logika “oknum” tak lagi dapat dibenarkan.
Kebobrokan struktural
Rentetan kekerasan yang terjadi adalah hasil kebobrokan struktural yang terus dipelihara oleh rezim yang sedari awal tidak pernah berpihak pada rakyat.
Mulai dari pemaksaan program populis triliunan rupiah seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) yang mengorbankan anggaran pendidikan, mega-proyek food estate yang menjadi dalih atas perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua, hingga pengesahan revisi RUU TNI dan RUU POLRI yang mengokupasi ruang sipil secara sistematis.
Sarah menambahkan mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, diharap dengan sangat untuk menjelaskan kepada bagaimana mungkin mahasiswa dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat.
“Kami diminta percaya pada rezim yang lahir dari perkawinan haram penguasa dengan Mahkamah Konstitusi demi melahirkan seorang Wakil Presiden. Rezim ini telah membuktikan sejak hari pertama mereka berkuasa bahwa mereka hanya bekerja untuk mempertahankan kepentingan mereka semata,” tegasnya.
Defisit anggaran
Perwakilan mahasiswa yang lainnya, Mesa menambahkan kemarahan para mahasiswa di GIK dipicu oleh berbagai hal. Di bidang ekonomi, ujarnya pada Juni, Rupiah ambruk menembus Rp18.000 per dolar AS.
Tekanan ini, ujarnya datang dari disiplin fiskal yang tiap hari semakin kendor dan proyek-proyek mercusuar yang nirmanfaat. Imbasnya,defisit APBN makin mengkhawatirkan. Pada Mei saja, jelas Mesa defisit APBN sudah menyentuh Rp180,4 triliun.
Defisit yang semakin melebar ini, katanya membuat ruang fiskal semakin sempit untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang sedari awal sudah dipotong alokasi anggarannya oleh pemerintah.
“Puncaknya, hanya lima hari sebelum aksi kami di GIK, Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter. Pemerintah berkilah bahwa BBM subsidi tidak naik. Namun, mereka lupa, kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong migrasi konsumen ke Pertalite. Ketika subsidi energi kian membengkak, tekanan fiskal pun sulit terelakkan.”
“Lingkaran setan semacam ini yang dapat mengakselerasi bangkrutnya negara,” tegasnya.
Gelombang PHK
Di tengah situasi yang tidak pasti ini, gelombang PHK massal menyapu. Sebanyak 88.519 orang telah terkena PHK sepanjang tahun 2025, meningkat 13,5% dibandingkan tahun 2024Kondisi ini semakin memburuk, semua sektor industri sedang dalam tekanan.
Menurut para mahasiswa mereka yang bekerja pun kini bukan lagi menabung untuk bermimpi, melainkan hanya untuk memperpanjang nafas sehari-hari.
Naasnya, di saat rakyat tercekik, pemerintah justru menggelontorkan uang ke arah yang berlawanan. Kementerian Pertahanan di tahun ini mengantongi anggaran sebesar Rp185 triliun.
“Tidak usah dibaca, ini untuk meruntutkan saja triliun. Sementara itu, Polri, BIN, dan BNN mengantongi total anggaran Rp179,4 triliun. Anggaran fantastis ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tak benar-benar peduli dengan rakyatnya dan hanya ingin memperluas hegemoninya melalui alat monopoli kekerasan.”
“Secara diam-diam pula, militerisasi terus merembes ke ruang publik melalui rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap Kabupaten/Kota. Ini merupakan persiapan sistematis untuk mendominasi dan mengawasi masyarakat,” tegasnya. (AGT/N-01)
