SRI Sultan Hamengku Buwono X menyebut zakat bukan sekadar syariat tetapi juga merupakan bantalan sosial di tengah kerentanan ekonomi global.
Penegasan moral ini dibarengi dengan komitmen sterilisasi dana umat oleh Baznas DIY dari isu penggunaan dana zakat untuk program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sri Sultan menyoroti perlunya reposisi pengelolaan zakat menjadi instrumen muamalah yang strategis dan fleksibel.
Menurut Sri Sultan pada penyerahan zakat pada Baznas, Selasa (03/03) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, keberhasilan zakat sangat bergantung pada profesionalisme dan prinsip good governance.
Pernyataan moral
“Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah. Zakat menghadirkan keringanan, menumbuhkan kasih, dan menyentosakan hati sesama. Bahwa harta bukan untuk ditimbun, melainkan untuk dihadirkan manfaatnya untuk kesejahteraan sesama,” tutur Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan keteladanan pimpinan daerah dalam menunaikan zakat adalah sebuah pernyataan moral. Dari keikhlasan berbagi itulah kepercayaan masyarakat akan tumbuh, yang kemudian melahirkan partisipasi untuk membangun kesejahteraan yang bermartabat.
“Kepemimpinan dimulai dari keikhlasan berbagi. Dari zakat tumbuh kepercayaan, dan dari kepercayaan lahir partisipasi untuk menyentosakan hati sesama,” ungkap Sri Sultan.
Lembaga resmi
Sri Sultan meminta para pimpinan OPD dan lembaga, untuk memastikan staf dan jajarannya menunaikan kewajiban zakat 2,5 persen melalui lembaga resmi. Kehadiran para pimpinan lembaga dalam acara tersebut harus berimplikasi pada gerakan masif di internal instansi masing-masing.
“Harapan saya, pimpinan yang hadir bisa memberitahukan anak buah atau stafnya bagaimana melakukan zakat yang merupakan kewajiban. Kalau mereka hadir tapi tidak memerintahkan stafnya untuk membayar zakat, ya percuma. Kita mulai dari pimpinan OPD dan lembaga agar ada instruksi langsung ke bawah,” tegas Sri Sultan.
Beri klarifikasi
Menjawab tuntutan Sri Sultan akan pengelolaan yang profesional dan transparan (good governance), Ketua Baznas DIY, Puji Astuti, memberikan klarifikasi penting terkait isu liar yang berkembang di masyarakat.
Ia menjamin bahwa dana zakat yang dikelola tetap berada di koridor syariat dan tidak dialokasikan untuk program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami ingin menegaskan kembali kepada Bapak Gubernur dan masyarakat, bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan sesuai prinsip Tiga Aman, Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Pemberitaan dan isu negatif yang berkembang saat ini tentang zakat untuk program MBG adalah tidak benar,” ujar Puji.
Data pengelolaan
Puji menegaskan jaminan integritas penyaluran dana tersebut tidak akan bergeser dari koridor syariat.
“Saya jamin tidak untuk MBG. Kami tidak pernah berhubungan atau bersenggolan pun tidak dengan MBG. Itu sangat berbeda karena MBG tidak masuk dalam kriteria 8 Asnaf,” imbuhnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, Baznas DIY memaparkan data pengelolaan sepanjang tahun 2025. Dana ZIS-DSKL yang berhasil dihimpun mencapai Rp12,5 miliar, ditambah donasi bencana alam (Aceh, Sumut, dan Sumbar) sebesar Rp1,4 miliar.
Potensi zakat
Dana tersebut telah diaudit secara keuangan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 9 tahun berturut-turut.
Meski partisipasi zakat saat ini masih didominasi ASN sebesar 40%, momentum keteladanan Sri Sultan, Puji berharap mampu mendorong 60% potensi zakat dari sektor non-ASN agar lebih maksimal.
“Angkanya begini karena memang masih himbauan untuk bisa membayar zakat di Baznas. Ke depan barangkali nanti sudah diteladani beliau (Sri Sultan) untuk bisa membayar ke Baznas karena bagaimanapun ini adalah lembaga pemerintah nonstrutural,” tutup Puji. (AGT/N-01)
