MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatra harus menjadi titik balik untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan hidup.
Menurut Menhut perhatian publik yang kini tertuju pada kejadian bencana tersebut merupakan momentum untuk melakukan introspeksi. Sebab musibah itu memperlihatkan adanya kesalahan mendasar dalam pengelolaan lingkungan.
“Kita mendapatkan momentum yang baik justru karena semua melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi. Mudah-mudahan tidak melebar ke wilayah lain,” kata Raja Antoni.
Hal itu juga sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana.
Langkah konkret
“Jadi satu sisi kami mengatakan duka yang mendalam tapi ini juga momentum yang baik kita melakukan evaluasi kebijakan, karena pendulumnya ekonomi dan ekologi ini cenderungnya ke ekonomi, harus ditarik ke tengah lagi, buktinya nyata kan untuk saudara-saudara kita. Itu fakta yang kita rasakan,” tambahnya.
Dalam kunjungan ke Riau pada hari ini, Menhu menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi langsung mengambil langkah konkret. Salah satunya di Kuantan Singingi, ia menyerahkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat sebagai bentuk penguatan hak masyarakat adat.
“Masyarakat adat selama ini tersisihkan, padahal mereka adalah kelompok yang paling mampu menjaga hutan. Legalisasi ini memberi mereka ruang untuk berkontribusi,” jelasnya.
Menhut Raja Antoni juga meninjau Taman Nasional Tesso Nilo dengan terus melakukan restorasi untuk memastikan habitat gajah sumatera. Ia memastikan langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan di Riau akan diterapkan juga di wilayah lain yang terdampak. (*/N-01)
