PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah membuka layanan hotline aduan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui nomor 0811-2622-000. Masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan seputar menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa selain hotline milik Pemprov Jateng, seluruh 35 kabupaten/kota juga memiliki saluran pengaduan serupa.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ujar Yunita, Jumat 10/10.
Beri peringatan
Menurutnya, laporan yang diterima tidak hanya terkait dugaan keracunan, tetapi juga keluhan menu yang dianggap tidak sesuai standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami komunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Yunita menegaskan, pembukaan hotline ini merupakan bentuk komitmen pimpinan daerah—mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota—untuk mengawal kesuksesan program MBG di Jawa Tengah.
Instruksi gubernur
Langkah ini menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, agar Dinkes di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menyediakan layanan pengaduan, pengecekan, tanggap darurat, serta media informasi dan quick response menyusul terjadinya kasus dugaan keracunan menu MBG di beberapa daerah.
Dalam setiap kasus dugaan keracunan, Dinkes bersama pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi guna memastikan penyebab kejadian.
“Contohnya kasus dugaan keracunan MBG di salah satu wilayah Jateng. Dinkes Jateng sudah berkoordinasi dengan BGN, dan tindakannya adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur sampai ada keputusan lanjutan,” paparnya.
Evaluasi menyeluruh
Apabila SPPG yang bersangkutan ingin kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait kualitas dan keamanan menu MBG yang disajikan.
Yunita juga mengajak seluruh pihak—orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan—untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” tandasnya. (Htm/N-01)
