Kanwil DJP DIY Edukasi Coretax Kepada Wajib Pajak

KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJP DIY) menyelenggarakan kegiatan edukasi Coretax kepada  wajib pajak di Gedung Kanwil DJP DIY, 15 Agustus-9 September lalu.

Ada 20 wajib pajak yang ikut di setiap kelas pajak dalam satu kegiatan. Total ada 285 peserta dari 360 wajib pajak yang diundang.

“Kegiatan edukasi ini merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperkenalkan Coretax kepada wajib pajak,” kata Tim Edukasi Coretax Kanwil DJP DIY Gatot Riyadi, Selasa (10/9).

Gatot menjelaskan coretax merupakan sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

“Sistem ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini telah disediakan DJP seperti layanan pada DJP Online,” jelasnya.

BACA JUGA  Kepala Kanwil DJP Bali Larang Wajib Pajak Beri Gratifikasi ke Pegawai

“Juga e-Nofa, pembayaran, EoI dan lainnya dengan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak,” lanjutnya.

Manfaat Coretax untuk Wajib Pajak

Untuk wajib pajak tersedia portal wajib pajak yang memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak.

Melalui akun wajib pajak, pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, pelaporan dan berbagai pengajuan permohonan dapat dilakukan secara digital, borderless, termonitor dan terintegrasi.

Coretax saat ini masih dalam tahap uji coba dan terus menerus  dibangun dan dikembangkan.

Wajib pajak yang hadir dalam kegiatan edukasi  diminta untuk memberikan saran, masukan dan menyampaikan survei melalui tautan yang telah disediakan.

Tujuannya untuk memastikan agar sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. (AGT/S-01)

BACA JUGA  Bantu Wajib Pajak, Pemprov Jateng Beri Diskon PKB dan BBNKB

Siswantini Suryandari

Related Posts

Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur bersama 36 kabupaten/kota se-Jatim, Senin (30/3). Sebelumnya, Kota Surabaya…

Pengalihan 58% Dana Desa untuk KMP Bisa Lemahkan Otonomi Desa

KEBIJAKAN pemerintah yang mengarahkan sebagian besar dana desa atau sebesar 58 persen untuk program pengembangan Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik dari kalangan akademisi. Salah satunya dari Guru Besar Antropologi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

  • March 31, 2026
Kemampuan Literasi Matematika Alami Penurunan

Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

  • March 31, 2026
Sidak Dapur SPPG, Wabup Sidoarjo Temukan IPAL belum Standar

Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

  • March 31, 2026
Serahkan LKPD, Khofifah Ajak Kepala Daerah Tindak Lanjuti Temuan BPK

Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

  • March 31, 2026
Wabup Mimik Dorong Pemanfaatan Lahan Tidur Jadi Agrowisata

UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

  • March 31, 2026
UPI Duduki Peringkat Pertama Peminat Terbanyak Hasil SNBP

Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak

  • March 31, 2026
Dinkes Kota Bandung Ajak Warga Lengkapi Imunisasi Campak