Empat Regulasi Baru Dorong Pasar Karbon Indonesia

KEMENTERIAN Kehutanan (Kemenhut) memperkuat tata kelola perdagangan karbon melalui penyusunan empat regulasi berupa peraturan turunan untuk memastikan integritas, transparansi, dan efektivitas implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kehutanan.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam sesi Ministerial Dialogue bertajuk “Accelerating Climate Action through Inclusive and Integrated National Policies” di Paviliun Indonesia, COP30 UNFCCC Belém, Brasil, Senin (10/11).

“Kementerian Kehutanan sedang menyiapkan empat regulasi turunan untuk memperkuat tata kelola pasar karbon,” ujar Wamen Rohmat.

“Regulasi ini akan menjadi landasan hukum yang kokoh untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif,” lanjutnya.

Empat regulasi tersebut mencakup revisi Permen 7/2023 tentang tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan; Permen 8/2021 tentang zonasi dan pengelolaan hutan; revisi Permen 9/2021 tentang pengelolaan Perhutanan Sosial; serta penyusunan peraturan baru terkait pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

BACA JUGA  Waspadai Suhu Panas Hingga 36 Derajat Celcius Selama Sepekan

Perpres 110/2025 Jadi Tonggak Penting

Rohmat menjelaskan, terbitnya Peraturan Presiden No. 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran strategis sektor kehutanan Indonesia sebagai penyedia kredit karbon berintegritas tinggi.

Kebijakan ini tidak hanya mendorong pencapaian target iklim nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis.

Pada Oktober 2025, Kemenhut juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan International Emission Trading Association (IETA) untuk memperkuat kerja sama dalam peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan keterlibatan Indonesia di pasar karbon global.

“Upaya ini selaras dengan visi nasional Presiden Prabowo dalam Asta Cita, khususnya terkait ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan,” kata Rohmat. (*/S-01)

BACA JUGA  Kronologi Sengketa Blok Ambalat dan Penyelesaiannya

Siswantini Suryandari

Related Posts

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

DISTRIBUSI produk halal melalui moda transportasi kereta api terus menunjukkan peningkatan. Hingga Oktober 2026, volume angkutan produk halal tercatat mencapai 164.142 ton. Capaian tersebut memperlihatkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik halal…

IDM Beri Harga Tiket Khusus untuk Warga Lokal ke Borobudur dan Prambanan

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) atau InJourney Destination Management (IDM) menghadirkan penawaran istimewa melalui program Sambang Candi bagi masyarakat lokal di Yogyakarta, Klaten, Magelang, dan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Polresta Yogyakarta Bekuk Pelaku Pemerasan Bermodus Temuan Ponsel di Malioboro

  • November 20, 2026
Polresta Yogyakarta Bekuk Pelaku Pemerasan Bermodus Temuan Ponsel di Malioboro

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

  • November 20, 2026
Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

  • November 19, 2026
Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

  • November 19, 2026
Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

  • November 19, 2026
Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

  • November 19, 2026
Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis