RENCANA Kementerian Pertanian untuk mengonversi jutaan hektare kebun karet menjadi perkebunan kelapa sawit dinilai sarat risiko, baik dari sisi teknis maupun ekonomi.
Pakar dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Eka Tarwaca Susila Putra, menilai kebijakan tersebut justru menempatkan Indonesia dalam posisi rentan secara ekonomi. “Ketergantungan pada satu komoditas seperti sawit membuat kita sangat terpapar terhadap fluktuasi harga global,” ujarnya, Kamis (24/7).
Ia menilai argumen konversi lahan demi mendukung hilirisasi dan ketahanan energi melalui peningkatan produksi crude palm oil (CPO) tidak relevan.
Menurutnya, peningkatan produksi bisa dicapai melalui intensifikasi, bukan perluasan lahan. “Kalau produktivitas CPO ditingkatkan dari 3,5 menjadi 7 ton per hektare, maka output nasional bisa dua kali lipat tanpa perlu mengganti kebun karet,” jelasnya.
Lebih lanjut, Eka menyayangkan mengapa justru bukan industri karet yang dioptimalkan melalui hilirisasi untuk menjaga stabilitas harga. Ia menegaskan bahwa optimalisasi kebun yang sudah ada merupakan pendekatan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Konversi ini dapat menggerus posisi Indonesia sebagai produsen utama karet dunia. Jika produksi anjlok, kita berpotensi kehilangan pangsa pasar dan kepercayaan pembeli internasional,” tegasnya.
Dari sisi petani, kebijakan ini juga dinilai tidak menjamin peningkatan kesejahteraan. Eka menjelaskan bahwa sawit baru menguntungkan bila dikelola di atas lahan minimal delapan hektare. Sementara petani kecil di Indonesia rata-rata hanya memiliki kurang dari dua hektare. “Konversi justru bisa membebani petani kecil. Solusinya adalah pola tanam campuran agar pendapatan lebih stabil,” ujarnya.
Secara ekologis, ia juga mengingatkan dampak negatif dari monokultur sawit skala besar, seperti degradasi lahan dan hilangnya biodiversitas. Diversifikasi komoditas, menurutnya, adalah jalan keluar yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan menjamin keberlanjutan sektor pertanian.
Eka mengusulkan empat langkah strategis yang dapat diambil pemerintah:
- Mempertahankan kebun karet eksisting melalui program revitalisasi berbasis kebun campuran.
- Memperkuat industri primer karet untuk menjaga stabilitas harga saat pasar global melemah.
- Meningkatkan produktivitas kebun sawit eksisting melalui intensifikasi on-farm.
- Mengoptimalkan hasil CPO tambahan untuk mendukung program biosolar seperti B35 hingga B100.
“Diversifikasi dan pengelolaan terintegrasi menjadi kunci menjaga daya saing sekaligus keberlanjutan sektor pertanian Indonesia,” tutupnya. (AGT/S-01)
