Satgasus Harus Dukung Iklim Usaha, Bukan Tambah Birokrasi

PEMBENTUKAN  Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai sebagai langkah positif, selama pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Dr. Eddy Junarsin.

“Pembentukan institusi seperti Satgasus ini wajar dan bahkan lazim di negara-negara maju. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan mandat dan koordinasi antar lembaga,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (12/7).

Eddy mencontohkan praktik di Amerika Serikat, di mana lembaga pajak seperti Internal Revenue Service (IRS) bisa bekerja sama dengan FBI, Department of Justice, bahkan CIA dalam kasus-kasus besar. Namun, ia menekankan, Indonesia harus memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

BACA JUGA  Pakar UGM Kritik Kepala Daerah Sering ke Jakarta

“Apakah Satgasus ini mengambil alih fungsi BPK atau BPKP? Bagaimana relasinya dengan kepolisian dalam pengawasan sektor pertanian dan kemaritiman? Ini harus dijelaskan secara gamblang,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan sekadar membentuk lembaga baru, tetapi bagaimana menciptakan sistem pengawasan keuangan negara yang efisien dan adil. Ia juga menyoroti pentingnya menyederhanakan sistem perpajakan untuk mendukung pertumbuhan usaha.

“Kalau dunia usaha berkembang, dampaknya besar terhadap penerimaan pajak. Tax ratio bisa meningkat. Fokusnya bukan menambah birokrasi, tapi menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat,” paparnya.

Terkait pernyataan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah bahwa Satgasus dibentuk untuk menindaklanjuti kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan negara, Eddy mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi dan kepastian hukum.

BACA JUGA  Anggito Abimanyu Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar

“Semua lembaga bisa saling mendukung, tapi jangan sampai justru menambah beban bagi pelaku usaha. Net regulatory effect-nya harus positif,” tambahnya.

Ia berharap pengawasan penerimaan negara tetap berjalan dalam koridor efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. “Pembentukan Satgasus harus benar-benar memberi nilai tambah, bukan sekadar menambah struktur,” tutupnya. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Gubernur BI Mundur, Presiden segera Usulkan Pengganti

PERRY Warjiyo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Untuk sementara posisinya digantikan Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti. Diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto…

Pemerintah Revitalisasi Kawasan dan bangunan Tugu Koperasi di Tasikmalaya

PEMERINTAH resmi melakukan pencanangan revitalisasi dan penetapan cagar budaya di kawasan bangunan Tugu Koperasi menjadi cagar budaya nasional. Penetapan kawasan dan bangunan bersejarah di Jalan Mohamad Hatta tersebut, direvitalisasi melalui…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Dukung Pemerintah, Telkomsel Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

  • July 27, 2026
Dukung Pemerintah, Telkomsel Perkuat Kesiapsiagaan Bencana

Pemkab Sleman Dukung Ajang Lari Fun RUN 6K Transmigrasi Festival 2026

  • July 27, 2026
Pemkab Sleman Dukung  Ajang Lari Fun RUN 6K Transmigrasi Festival 2026

Pemkot Bandung Pastikan Pasokan Air Bersih Aman Saat Kemarau

  • July 27, 2026
Pemkot Bandung Pastikan Pasokan Air Bersih Aman Saat Kemarau

Para Atlet dari 12 Negara Ikuti World Boomerang Championships 2026 di Lanud Sulaeman

  • July 27, 2026
Para Atlet dari 12 Negara Ikuti World Boomerang Championships 2026 di Lanud Sulaeman

Jaga Suasana Kondusif, Polisi masih Siagakan Personel di Menteng

  • July 27, 2026
Jaga Suasana Kondusif, Polisi masih Siagakan Personel di Menteng

Gebyar Pertandingan Lomba Agustusan di Perumahan Surya Regency 

  • July 27, 2026
Gebyar Pertandingan Lomba Agustusan di Perumahan Surya Regency