Satgasus Harus Dukung Iklim Usaha, Bukan Tambah Birokrasi

PEMBENTUKAN  Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai sebagai langkah positif, selama pelaksanaannya efektif dan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Dr. Eddy Junarsin.

“Pembentukan institusi seperti Satgasus ini wajar dan bahkan lazim di negara-negara maju. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan mandat dan koordinasi antar lembaga,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (12/7).

Eddy mencontohkan praktik di Amerika Serikat, di mana lembaga pajak seperti Internal Revenue Service (IRS) bisa bekerja sama dengan FBI, Department of Justice, bahkan CIA dalam kasus-kasus besar. Namun, ia menekankan, Indonesia harus memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan.

BACA JUGA  Pakar UGM Kritik Kepala Daerah Sering ke Jakarta

“Apakah Satgasus ini mengambil alih fungsi BPK atau BPKP? Bagaimana relasinya dengan kepolisian dalam pengawasan sektor pertanian dan kemaritiman? Ini harus dijelaskan secara gamblang,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan sekadar membentuk lembaga baru, tetapi bagaimana menciptakan sistem pengawasan keuangan negara yang efisien dan adil. Ia juga menyoroti pentingnya menyederhanakan sistem perpajakan untuk mendukung pertumbuhan usaha.

“Kalau dunia usaha berkembang, dampaknya besar terhadap penerimaan pajak. Tax ratio bisa meningkat. Fokusnya bukan menambah birokrasi, tapi menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat,” paparnya.

Terkait pernyataan Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah bahwa Satgasus dibentuk untuk menindaklanjuti kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam penerimaan negara, Eddy mengingatkan pentingnya prinsip efisiensi dan kepastian hukum.

BACA JUGA  UGM Kirim Emergency Medical Team ke Wilayah Bencana Aceh

“Semua lembaga bisa saling mendukung, tapi jangan sampai justru menambah beban bagi pelaku usaha. Net regulatory effect-nya harus positif,” tambahnya.

Ia berharap pengawasan penerimaan negara tetap berjalan dalam koridor efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalisme. “Pembentukan Satgasus harus benar-benar memberi nilai tambah, bukan sekadar menambah struktur,” tutupnya. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Jabar Promosikan Teh, Kopi dan Kakao di WIITEX 2026

DINAS Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat akan menggelar West Java International Industry and Trade Expo (WIITEX) 2026, dengan tema ‘The Golden Belt of Java: Coffee Tea and Cocoa for…

KAI Logistik Raih Indonesia CSR Awards 2026

KAI Logistik (Kalog) kembali menorehkan penghargaan atas komitmennya dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam ajang Indonesia CSR Awards 2026 yang diselenggarakan oleh WartaEkonomi.co.id, perusahaan berhasil meraih…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Sukses Atasi Mozambik, John Herdman Puji Semangat Pemain

  • June 9, 2026
Sukses Atasi Mozambik, John Herdman Puji Semangat Pemain

Pemprov Jabar Raih Penghargaan dalam Penurunan Stunting

  • June 9, 2026
Pemprov Jabar Raih Penghargaan dalam Penurunan Stunting

KDM Siap Sempurnakan Pelaksanaan SPMB

  • June 9, 2026
KDM Siap Sempurnakan Pelaksanaan SPMB

Jabar Promosikan Teh, Kopi dan Kakao di WIITEX 2026

  • June 9, 2026
Jabar Promosikan Teh, Kopi dan Kakao di WIITEX 2026

UIN Sunan Kalijaga Buka Jurusan Magister Matematika

  • June 9, 2026
UIN Sunan Kalijaga Buka Jurusan Magister Matematika

Keluhkan PCMB Jabar,  Dedi Mulyadi Diserbu Orang Tua Murid

  • June 9, 2026
Keluhkan PCMB Jabar,  Dedi Mulyadi Diserbu Orang Tua Murid