SELAMA satu dekade terakhir, sistem transportasi formal di kota dan desa di Indonesia mengalami perubahan besar.
Keberadaan ojek online seperti menjadi jawaban atas keterbatasan layanan angkutan umum, karena dinilai praktis, fleksibel, dan menjangkau hingga gang sempit.
Namun kehadirannya Ojek Online ini juga menandai satu hal penting, terkait anggaran, perhatian, dan perencanaan terhadap transportasi umum di banyak daerah di tanah air yang tidak berjalan semestinya.
“Tak banyak yang sadar bahwa di balik helm hijau dan jaket aplikasi, banyak pengemudi ojol adalah sopir profesional,” kata pemerhati transportasi, Muhammad Akbar kepada Mimbar Nusantara, Sabtu (24/5).
“Dulu mereka mengemudikan angkot, angkudes, atau bus AKDP (antar kota dalam provinsi),” lanjutnya.
Menurutnya kini sistem transportasi formal yang mati suri, mereka beralih ke sektor yang informal dan penuh ketidakpastian.
“Jika kita benar-benar ingin membangun Indonesia yang terhubung dan berkeadilan, mendesak diperlukan pembenahan angkutan umum dari hulu ke hilir adalah keharusan,” kata Muhammad Akbar.
Menurutnya hal ini bukan sekadar urusan trayek atau terminal, Namun menyangkut banyak faktor seperti integrasi antarmoda di kota dan kabupaten.
“Selain itu juga penataan sistem, rute dan insentif bagi operator lokal. Lalu re-skilling dan rekrutmen kembali para pengemudi angkutan yang selama ini tersingkir,” imbuh dia.
Sistem transportasi formal harus dibenahi
Dia paparkan pembenahan sistem transportasi nasional ini mencakup angkutan perkotaan, pedesaan, perintis, dan penghubung antarwilayah.
Bukan hanya di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, namun hingga pelosok negeri yang selama ini hanya mengandalkan ojek, pikap atau truk bak terbuka.
Akbar meyakini apabila ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka lalu lintas akan lebih tertib.
Ketergantungan pada ojol sebagai solusi utama akan berkurang dan pengemudi lama bisa kembali ke profesinya dengan bangga.
Lebih dari itu, beber Akbar, masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan hak dasar mereka yakni akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
“Jadi membenahi angkutan umum bukan sekadar proyek teknis. Ini adalah upaya mengembalikan martabat bangsa dalam bergerak,” pungkas mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta era Gubernur Ahok itu. (WID/S-01)
