EKONOM Universitas Gadjah Mada Akhmad Akbar Susamto meminta Prabowo-Gibran fokus perbaikan ketahanan ekonomi.
Sebab,menjelang dan tahun pertama pemerintahan ini kondisi ekonomi nasional tidak terlalu buruk, karena masih mampu mempertahankan pertumbuhan di angka 5%.
Pertumbuhan ke depan mungkin cenderung stabil, tapi tidak bisa secara progresif meningkat.
Strategi untuk menghadapi tantangan tersebut menurutnya tentu tidak mudah. Akhmad menyarankan pemerintahan yang baru sebaiknya fokus memperbaiki ketahanan ekonomi.
Salah satu kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah selain dari sisi ekonomi, yakni memperbaiki sistem reward dan punishment.
Ia menyebutnya kondisi ekonomi sekarang ibarat masyarakat salah insentif.
“Ada kondisi di mana seseorang yang baik justru dihukum, dan yang buruk justru diberikan reward,” terangnya, Kamis (17/10).
Kondisi ini mengacu pada banyak fenomena yang menghambat masyarakat untuk berkembang.
Akhmad mengambil contoh industri kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor terbesar Indonesia.
Namun berbagai isu sosial dan lingkungan muncul pada industri ini sehingga tidak banyak pihak yang mau bekerja sama di dalamnya.
“Ini bisa diatasi dengan penegakkan hukum. Jika pemerintah bisa memperkuat penegakkan hukum, maka bisa jadi masyarakat nantinya bisa tergerak untuk maju bersama,” tuturnya.
Menghadapi tantangan dari sisi ketahanan ekonomi sangat urgent.
Sebab pasca pandemi, jumlah pekerja sektor informal jauh lebih besar, yakni 84,13 juta orang atau setara dengan 59,17% dari total pekerja.
“Jadi kondisi ketenagakerjaan kita belum pulih sepenuhnya, tapi orang butuh makan. Jadi apa saja dikerjakan, serabutan begitu,” kata Akhmad Akbar Susamto.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menurutnya justru akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam sisi pemerintahannya sendiri.
Sebab Kementerian Keuangan menyatakan terjadi defisit anggaran APBN per Juli 2024 sebesar Rp93,4 triliun.
Walaupun dinyatakan angka tersebut masih sesuai dengan rancangan APBN, tapi perlu diperhatikan bahwa hal ini berdampak pada ruang fiskal pemerintah.
Akhmad memperkirakan hingga akhir tahun, kemampuan pemerintah dalam mendongkrak ekonomi nasional cenderung rendah. (AGT/S-01)
