PENGADILAN Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin. Dengan demikian status tersangka Paman Birin pun pupus.
Hal itulah yang disesali KPK. Pasalnya penetapan tersangka kepada Sahbirin didasari bukti-bukti dan sesuai aturan hukum.
“Tentu saja KPK menyayangkan putusan praperadilan atas pemohon SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan yang bermula dari kegiatan tangkap tangan,” tegas Jubir KPK Tessa Mahardhika, Selasa (12/11/2024).
Dia menjelaskan kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK bersifat lex specialis yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Meski begitu, lanjut Tessa, KPK tetap menghormati ketetapan dari hakim PN Jaksel.
Status daftar pencarian orang (DPO) yang tidak diterbitkan KPK menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memenangkan praperadilan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. KPK memang mengatakan belum diterbitkannya DPO karena masih dilakukan pencarian terhadap Sahbirin berdasarkan informasi.
“Bahwa belum diterbitkannya DPO karena masih dilakukan pencarian berdasarkan informasi yang diterima oleh para penyidik,” kata Tessa Mahardhika.
Tessa mengatakan upaya pencarian Sahbirin belum sampai ke tahap jalan buntu. Alasan itu, kata Tessa, membuat KPK belum menerbitkan DPO.
Sebelumnya dikabarkan bahwa hakim tunggal PN Jaksel, Afrizal Hady menerima sebagian permohonan praperadilan Sahbirin Noor. Penetapan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus suap proyek dinyatakan tidak sah dan sekaligus membatalkan sprindik.
“Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon Sahbirin Noor untuk sebagian,” ujar hakim. (*/N-01)
