GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di provinsi Jateng.
Kolaborasi lintas sektor itu, menurutnya, terbukti efektif menekan angka kemiskinan, seperti yang dilakukan di Kabupaten Pati. Di daerah tersebut, Pemkab memberikan insentif Rp300 ribu per bulan bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung produktivitas warga miskin.
“Tiga pilar — Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa — memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tapi juga rumah, sanitasi, pekerjaan, dan pendidikan,” ujar Luthfi saat Apel Dansatkowil Terpusat 2025 di Banyumas, Kamis (13/11).
Perbaikan 995 unit rumah
Pemprov Jateng tahun ini mengalokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pati, dari total 17 ribu unit se-Jawa Tengah. Program ini terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Berdasarkan data BPS Jateng, angka kemiskinan turun dari 9,58 persen (September 2024) menjadi 9,48 persen (Maret 2025).
“Kalau pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegas Luthfi.
Selain soal kemiskinan, Luthfi juga menekankan peran TNI dalam menjaga stabilitas keamanan yang mendukung iklim investasi. “Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman, kita harus jadi super team,” ujarnya. (Htm/N-01)
