BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung menetapkan empat titik rawan banjir yang mendapat perhatian khusus saat musim hujan dan cuaca ekstrem. Lokasi tersebut meliputi Jalan Gedebage, Rancanumpang, Braga, dan Pagarsih.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, mengatakan pihaknya telah menyiagakan tim di lokasi-lokasi rawan tersebut.
“Untuk daerah Gedebage, Rancanumpang, dan Pagarsih sudah termasuk kategori langganan banjir. Sedangkan di Braga, banjir biasanya terjadi akibat meluapnya Sungai Cikapundung,” ujarnya, Rabu (12/11).
BPBD, lanjutnya, terus memantau ketinggian air melalui alat pemantauan milik BBWS Citarum. Jika permukaan air meningkat, peringatan dini segera disampaikan kepada aparat kewilayahan dan masyarakat.
“Kami mengimbau warga agar segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi bila hujan deras turun secara terus-menerus,” kata Amires.
BPBD juga akan menggelar rapat koordinasi bersama aparat kewilayahan untuk menentukan status siaga menghadapi potensi banjir. “Kita akan bahas apakah akan ditetapkan status siaga satu atau tidak. Tapi imbauan ke masyarakat sudah disampaikan melalui aparat setempat,” tambahnya.
Amires mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, dan pohon tumbang.
“Kalau tidak perlu keluar rumah, sebaiknya tetap di rumah. Jika harus bepergian, hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame karena berisiko roboh,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara warga, RT/RW, dan aparat kewilayahan untuk memperkuat kesiapsiagaan bersama.
“Begitu terlihat tanda-tanda hujan deras atau genangan meningkat, segera laporkan ke posko BPBD agar penanganan cepat bisa dilakukan,” tegasnya.
Penanganan banjir di Kabupaten Bandung
Sementara itu di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna menyoroti minimnya kepedulian sejumlah perusahaan di Kecamatan Dayeuhkolot terhadap penanganan banjir di wilayah tersebut.
“Banyak perusahaan yang sudah lama beroperasi, tapi kontribusinya terhadap lingkungan masih minim. Padahal, saat banjir, bukan hanya masyarakat yang terdampak, perusahaan juga ikut rugi,” ujar Dadang.
Ia menegaskan, penanganan banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga dunia usaha.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pengusaha juga harus ikut turun tangan. Ini kewajiban bersama,” katanya.
Dadang mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi melalui konsep pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan media.
“Dengan kerja sama semua pihak, kita bisa menemukan solusi permanen untuk persoalan banjir di Dayeuhkolot,” pungkasnya. (Rava/S-01)
