CAPAIAN intervensi serentak pencegahan tengkes (stunting) di wilayah Jawa Tengah sudah mencapai 1.428.700 orang balita atau sekitar 65,93%. Pada akhir Juni 2024 ditargetkan bisa mencapai 90%.
“Hasil pengukuran dan intervensi serentak sudah sebanyak 1.428.700 balita dari total 2.166.092 balita,” kata Pj. Gubernur Nana Sudjana seusai mengikuti rakor evaluasi intervensi serentak pencegahan tengkes secara daring dari kantornya pada Jumat (21/6).
Intervensi serentak pada Juni ini dilakukan melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (Balita), dan calon pengantin secara berkelanjutan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara berkolaborasi dengan BKKBN Jateng.
“Kami selama ini juga sudah membentuk tim kelompok kerja percepatan penanganan tengkes, langsung di bawah Sekda Jateng dan Kepala Dinas Kesehatan, serta diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” jelas Nana.
Sejauh ini ada tiga daerah di Jawa Tengah yang pengukurannya sudah mencapai lebih dari 60%, meliputi Banyumas, Rembang dan Kota Tegal.
Nana menegaskan, sisa waktu yang ada pada Juni ini akan digunakan untuk menggenjot percepatan program tersebut. Pemprov Jateng bersama BKKBN, dibantu dengan TNI-Polri akan berkolaborasi untuk mencapai target dari pemerintah pusat.
Bahkan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga akan digerakkan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan langkah percepatan penanganan tengkes ini. Mereka juga akan bekerja sama dengan Puskesmas di masing-masing kecamatan.
“Masih ada waktu bagi kami untuk meningkatkan kembali pengukuran dan intervensi ini. Kami akan maksimalkan,” kata Nana.
Sementara itu, Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, seluruh kepala daerah, mulai gubernur sampai bupati dan wali kota untuk terus mendorong program intervensi serentak pencegahan tengkes ini.
“Lakukan pemantauan di posyandu. Tinggal 9 hari lagi maka kita harus tancap gas. Akhir juni atau memasuki Juli harus sudah tuntas (pengukuran),” katanya saat memberikan arahan.
Muhadjir juga menekankan kepada seluruh posyandu menggunakan alat ukur dan timbang yang sesuai standar. Apabila di tempatnya belum memiliki alat ukur yang sama, maka bisa bergantian dengan posyandu lain yang sudah mendapatkan bantuan alat ukur dan timbang standar.
“Posyandu yang belum punya alat ukur standar bisa bergiliran dengan posyandu yang sudah punya. Jangan pakai alat seadanya. Pengukuran tidak harus serempak. Jangan gunakan alat yang tidak standar,” tegasnya. (HTM/N-01)
