SEBAGAI bentuk protes atas pernyataan anggota DPR RI Atalia Praratya, puluhan santri yang tergabung dalam Forum Santri Nusantara Bandung Raya mendatangi kediaman istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung pada Selasa (14/10) sore.
Penyataan Atalia yang berasal dari Partai Golkar itu dinilai tidak pantas karena meminta pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny dengan menggunakan APBN dikaji ulang. Apalagi ia juga meminta diselidiki lebih dulu unsur pidananya.
Aksi itu berlangsung singkat, namun mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Para santri tiba sekitar pukul 15.16 WIB dan langsung menyampaikan orasi serta tuntutan di depan kediaman Ridwan Kamil. Sekitar pukul 15.40 WIB, massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan aspirasi mereka.
Penggunaan APBN
Koordinator Aliansi Forum Santri Nusantara Bandung Raya, Riki Ramdan Fadilah menegaskan pihaknya mengecam keras pernyataan Atalia Praratya. Ia menilai pernyataan tersebut seolah menolak penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren Al Khoziny.
“Yang kami protes adalah pandangan beliau yang seolah tidak sepakat dengan penggunaan APBN untuk membangun kembali pesantren Al Khoziny. Pernyataan itu kami nilai menyinggung dan menyakiti hati umat,” tegasnya.
Riki juga menyebut pernyataan Atalia seakan menggiring opini publik seolah pesantren memiliki citra buruk dan rentan terhadap pelanggaran berat. Ia menilai pernyataan semacam itu tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik, apalagi anggota DPR RI yang seharusnya menjadi teladan dalam menjaga harmoni antar umat.
Keadilan sosial
Dalam orasinya, Forum Santri Nusantara Bandung Raya juga mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar mencopot Atalia Praratya dari keanggotaan DPR RI. Menurut mereka, pernyataan Atalia telah menimbulkan kegaduhan nasional dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta nilai konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan beragama dan penghormatan terhadap lembaga pendidikan Islam.
“Kami meminta Ibu Atalia untuk melakukan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, khususnya kepada seluruh komunitas pesantren di Indonesia serta keluarga korban tragedi Al Khoziny,” tuturnya.
Negara harus hadir
Selain menyoroti sikap Atalia, para santi juga menuntut Komisi VIII DPR segera menyusun kebijakan nasional keselamatan pesantren. Mereka meminta agar kebijakan tersebut melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan BNPB, demi mencegah tragedi serupa terulang di masa depan tanpa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pesantren. Ia juga mendesak pemerintah dan DPR untuk memastikan seluruh hak korban tragedi Al Khoziny terpenuhi.
“Termasuk di dalamnya santunan bagi keluarga korban, bantuan medis serta pendampingan psikososial bagi santri yang selamat, hingga beasiswa penuh bagi santri yatim piatu akibat peristiwa tersebut. Negara tidak boleh abai. Tragedi ini adalah luka kemanusiaan, dan kewajiban kita bersama untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban,” pungkasnya. (zahra/N-01)
