PEMERINTAH Kota Bandung, Jawa Barat berkomitmen meningkatkan mutu dan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya dengan menggandeng para ahli gizi, mitra serta Satuan Pelayanan Pangan dan Gizi (SPPG).
“Kita semua harus menjaga agar tidak ada lagi kasus keracunan para siswa. Distribusi makanan harus terkelola dengan baik dan kualitasnya harus terus dijaga dan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap kota dan kabupaten sebagai langkah nyata untuk memperkuat pengawasan di lapangan,” ucap Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
Ke depan, lanjut Erwin, jangan ada lagi kasus keracunan, tingkatkan kualitas makanan dan pastikan distribusi menu gizi seimbang berjalan dengan baik. Selain itu Pemkot Bandung berencana mendorong penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program MBG. Langkah ini diharapkan dapat memastikan keamanan dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah.
Tingkatkan SDM
Sementara itu, Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan menegaskan bahwa Program MBG merupakan Program Strategis Nasional (PSN) yang perlu mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Program MBG merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan pelajar, anak usia dini serta kelompok rentan gizi.
“Gizi yang baik merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang anak, peningkatan kecerdasan, dan daya saing bangsa. Karena itu, peran SPPG sangat strategis dalam memastikan keberhasilan program MBG. SPPG bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga garda terdepan dalam memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang sehat, bergizi dan aman dikonsumsi,” sambungnya.
Dengan demikian Pemprov Jabar kata Erwan, berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan Program MBG dan seluruh pihak memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada lagi anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar.
Ekonomi lokal
Selain berdampak langsung pada peningkatan gizi siswa, program MBG juga berkontribusi pada pergerakan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan baku, pengolahan, distribusi, serta penyerapan tenaga kerja. Dukungan pasokan bahan pangan dan industri pengolahan di Jabar juga dinilai sangat memadai.
“Memang diakui dalam pelaksanaannya, program MBG menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kejadian keracunan pangan di beberapa titik. Namun, berkat kerja cepat dan kolaborasi lintas sektor, seluruh kasus tersebut dapat ditangani dengan baik. Kami juga telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola program, antara lain dengan membentuk tim satgas yang melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri,” paparnya.
Penyiapan lahan
Selain itu lanjut Erwin, juga telah disusun nota kesepakatan antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Gubernur Jabar, serta seluruh bupati dan wali kota dalam rangka percepatan pelaksanaan program MBG. Pemprov juga melakukan koordinasi penyiapan lahan milik provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung pembentukan SPPG baru, serta melakukan konsolidasi dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan rantai pasok berbasis potensi dan tenaga kerja lokal.
“Di sisi lain, upaya pengendalian keamanan dan mutu pangan terus diperkuat, termasuk mendorong seluruh SPPG di Jabar agar memiliki SLHS hingga akhir Oktober 2025. Kami juga memperhatikan penanganan sisa dapur seperti sisa makanan dan limbah kemasan agar tidak mencemari lingkungan. Melalui program MBG, saya berharap seluruh Kepala SPPG dan mitra di lapangan dapat menjadi teladan dalam penerapan standar gizi seimbang, memberikan edukasi gizi kepada sekolah dan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi dengan sektor pendidikan, pertanian, UMKM pangan dan pihak swasta,” tandasnya. (zahra/N-01)
