GUBERNUR Jawa Tengah Achmad Luthfi menyarankan kepada bupati dan walikota di wilayahnya agar dalam menaikkan PBB disesuaikan dengan kemampuan daerah bersangkutan.
Jangan sampai keputusan itu sampai merugikan rakyatnya,seperti yang terjadi di Pati dengan menaikkan PBB 250%.
Hal ini disampaikan Gubernur Jateng usai viralnya kasus ketegangan yang terjadi antara warga dan satpol PP Kabupaten Pati yang membubarkan posko penolakan dan merampas donasi berupa air mineral di trotoar depan kantor Bupati Pati belum lama ini.
“Jadi kenaikan PBB ini tidak boleh membebankan masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu diturunkan pada saat itu”, kata Ahmad Luthfi, Kamis (7/8).
Untuk itu Gubernur meminta dialog mengenai hal tersebut agar dapat dilakukan secara cepat dan jangan berlama-lama.
“Setelah ada hasil dialog lalu disosialisasikan ke masyarakat, sehingga masyarakat semua tau, itu untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat”, imbuhnya.
Gubernur juga mengimbau kepada seluruh Bupati atau Walikota se Jawa Tengah, terkait rencana kenaikan PBB untuk bisa melakukan kajian, kemudian dikirimkan ke Pemprov Jawa Tengah. Nantinya akan dikirimkan ke pihak ketiga, apakah kajian tersebut wajar atau tidak.
Disinggung apakah teguran tersebut merupakan intervensi atau bukan, Gubernur menegaskan bahwa apa yang dimintanya itu bukan intervensi, melainkan kordinasi antara Pemprov dengan pemerintah daerah.
“Ini kan sudah jadi trending topic dan saya sudah koordinasi dengan Bupati Pati. Kasihan masyarakatnya lah. Namun yang paling pokok adalah bagaimana nanti kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Ahmad Luthfi.
Juga membangun komunikasi antara Bupati dengan tokoh masyakarat dan elemen lainnya.
“Sehingga tidak ada lagi demo-demo yang merugikan dan memecah belah persatuan dan kesatuan wilayah Pati khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya”, pungkasnya. (Htm/S-01).
