PEMERINTAH Kota Bandung telah mengusulkan sekitar 500 peserta didik dari keluarga penerima bantuan sosial untuk mengikuti program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam realisasi program tersebut di Kota Bandung.
“Pemkot Bandung sudah menyetujui daftar peserta Sekolah Rakyat dari seluruh jenjang, totalnya sekitar 500 orang. Daftarnya sudah saya tanda tangani,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Selasa (24/6).
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Meski jumlah peserta telah disiapkan, Farhan mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kepastian dari Kemensos terkait lokasi lahan pembangunan sekolah tersebut di Kota Bandung.
“Mungkin di kawasan Pajajaran, tapi belum jelas. Bisa jadi juga di tempat lain, karena sampai sekarang kami belum menerima konfirmasi resmi dari Kemensos,” ujarnya.
Idealnya, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan lahan seluas 5 hektare. Namun, Pemkot Bandung hanya mampu menyediakan dua hektare lahan di kawasan Gedebage.
“Katanya ada dua hektare di Gedebage, tapi saya belum tahu pasti. Belum ada surat resminya. Siapa yang usulkan juga saya belum tahu,” tegas Farhan.
Sebagai solusi, Pemkot Bandung berencana menyesuaikan pembangunan sekolah dengan keterbatasan lahan yang ada. Salah satu opsinya adalah membangun gedung bertingkat. Seluruh pembangunan fisik nantinya akan menjadi tanggung jawab Kemensos.
Sementara itu, Kabupaten Majalengka telah lebih siap. Pemerintah setempat menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Blok Nanggerang, Kelurahan Simpereum, Kecamatan Cigasong, untuk pembangunan Sekolah Rakyat jenjang SMP hingga SMA atau sederajat.
“Saya optimistis tahun ini mulai dibangun. Lokasinya strategis dan akses jalan sudah layak. Kalau masih kurang bagus, akan kami perbaiki,” ujar Bupati Majalengka, Eman Suherman.
Sekolah Rakyat di Majalengka akan mengadopsi sistem asrama penuh. Seluruh biaya pendidikan, tempat tinggal, makan, hingga layanan kesehatan dasar akan ditanggung negara. Konsep ini dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, kondusif, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Majalengka dipilih karena dinilai telah memenuhi seluruh kriteria dari pemerintah pusat, mulai dari kesiapan lahan, kondisi tanah, aksesibilitas, hingga kesesuaian tata ruang wilayah,” jelas Eman.
Pembangunan fisik sekolah akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan usulan Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. (Rava/S-01)
