PPDB Kota Bandung Diwarnai Pakta Integritas

PEMERINTAH Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk menjamin proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh para kepala sekolah negeri di Aula SMP Negeri 2 Bandung, Selasa (24/6).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan dihadiri para kepala sekolah dari seluruh jenjang satuan pendidikan negeri, mulai dari TK Negeri, SD Negeri, hingga SMP Negeri, termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Hadir pula perwakilan Forkopimda Kota Bandung, termasuk unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri.

“Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkarakter. Saat ini, Kota Bandung memiliki 350 satuan pendidikan negeri, terdiri dari 5 TK, 270 SD, dan 75 SMP,” ujar Farhan.

BACA JUGA  Pemkot Bandung Siapkan Langkah Darurat Tangani Bencana

Ia menyebut, hingga Jumat (20/6), tercatat sebanyak 47.500 calon peserta didik telah melakukan pendataan melalui sistem PPDB. Jumlah ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat sekaligus pentingnya menjaga integritas proses penerimaan.

“Penandatanganan pakta integritas hari ini bukan sekadar seremonial. Ini komitmen nyata kita untuk menjaga kualitas kerja dan layanan publik,” tegas Farhan.

Sebagai bentuk pengawasan, Pemkot Bandung bersama unsur Forkopimda akan mengerahkan tim khusus untuk memantau langsung ke sekolah-sekolah, terutama yang tingkat peminatnya tinggi. Tim ini berasal dari Dandim, Wakapolres, hingga Kejaksaan Negeri.

“Kami solid mengawal proses ini. Jika ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya siap minta dukungan aparat—bahkan sampai Menteri jika diperlukan,” ujarnya.

BACA JUGA  Pj Gubernur Jateng Minta Pejabat Fungsional Jaga Integritas

Farhan juga mengakui adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah blank spot yang jauh dari pusat layanan. Pemkot tengah menjajaki opsi insentif seperti transportasi khusus serta memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta.

Terkait isu favoritisme sekolah, Farhan menilai hal tersebut lebih merupakan persoalan persepsi. “Itu tidak bisa diatur lewat regulasi. Pemkot tidak akan membuat perda anti sekolah favorit,” tandasnya. (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Kota Bandung Alami Kemajuan dalam Pelayanan Publik dan Investasi

SAAT memasuki usia ke-216 tahun, Kota Bandung terus menunjukkan kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berbagai penghargaan yang diraih sepanjang 2026 menjadi bukti bahwa upaya reformasi birokrasi dan…

128 Peserta Ikuti Kejuaraan Domino ORADO Piala Panglima TNI

SEBANYAK 128 peserta dari 67 tim mengikuti kejuaraan olahraga domino bertajuk Domino ORADO (101) Piala Panglima TNI di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Minggu. Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas, Brigjen TNI Yuniar…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Hadir di Bandung, MAPrivilege Tawarkan Beragam Benefit

  • September 27, 2026
Hadir di Bandung, MAPrivilege Tawarkan Beragam Benefit

Kota Bandung Alami Kemajuan dalam Pelayanan Publik dan Investasi

  • September 27, 2026
Kota Bandung Alami Kemajuan dalam Pelayanan Publik dan Investasi

128 Peserta Ikuti Kejuaraan Domino ORADO Piala Panglima TNI

  • September 27, 2026
128 Peserta Ikuti Kejuaraan Domino ORADO Piala Panglima TNI

1000 Peserta Diharapkan Ikuti Lomba Borobudur 100 untuk Bantu Penyandang Cerebral Palsy

  • September 27, 2026
1000 Peserta Diharapkan Ikuti Lomba Borobudur 100 untuk Bantu Penyandang Cerebral Palsy

Kemenimipas Menonaktifkan Lima Pejabat Lapas Cibinong untuk Diperiksa

  • September 26, 2026
Kemenimipas Menonaktifkan Lima Pejabat Lapas Cibinong untuk Diperiksa

Putin: Rusia tidak Punya Motif untuk Menyerang Eropa

  • September 26, 2026
Putin: Rusia tidak Punya Motif untuk Menyerang Eropa