DPRD Samosir Beri Catatan Kritis pada LKPJ Bupati

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Samosir Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Senin (10/6).

Rekomendasi tersebut memuat sejumlah catatan strategis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Samosir sepanjang tahun anggaran berjalan.

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nasip Simbolon itu dihadiri lengkap jajaran pimpinan dewan, anggota legislatif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Marudut Tua Sitinjak, hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Seusai penandatanganan keputusan, Nasip menyerahkan dokumen rekomendasi kepada Bupati Samosir Vandiko T. Gultom. Dalam sambutannya, Vandiko menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan dari DPRD, yang dinilainya sebagai cermin harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

BACA JUGA  Pemkab Samosir Raih WTP Laporan Keuangan 2024

Akan ditindaklanjuti

“Rekomendasi ini adalah hasil pemikiran kolektif yang sangat kami hargai. Ini bukan sekadar evaluasi, melainkan bahan strategis untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik,” ujar Vandiko.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan saran DPRD akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 22 Ayat (6) Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, yang mengatur kewajiban kepala daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi DPRD terhadap LKPJ.

Rekomendasi DPRD, kata Vandiko, juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, serta kebijakan strategis baik untuk sisa tahun berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA  BNPB: 836 Meninggal, 509 Hilang Dampak Bencana Sumatra

Diterjemahkan nyata

Di sisi lain, Ketua DPRD Nasip Simbolon mengingatkan agar rekomendasi yang telah disepakati tidak hanya menjadi formalitas tahunan. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Samosir segera menerjemahkan catatan DPRD ke dalam aksi nyata.

“Kami berharap ini bukan hanya dokumen. Harus ada langkah cepat dan terukur dari eksekutif agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” ujar Nasip.

Rekomendasi DPRD antara lain menyoroti efektivitas serapan anggaran, penguatan pendapatan asli daerah, peningkatan layanan dasar, serta penataan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Paripurna ini sekaligus mencerminkan dinamika kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif yang terus dibangun untuk mempercepat kemajuan Kabupaten Samosir menuju daerah yang lebih sejahtera dan bermartabat. (Satu/M-01)

BACA JUGA  RSUD di Aceh-Sumut Mulai Beroperasi, Listrik masih Terkendala

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH