DENGAN memanfaatkan momentum Idul Fitri 1446 Hijriah, sejumlah aktivis 98 Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung berkumpul untuk memperkuat tali silaturahim pada Minggu (13/4). Dalam kesempatan itu mereka mengutarakan keresahan terhadap kondisi Indonesia yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Selain para aktivis 98 Jabar dan Kota Bandung, hadir pula aktivis 98 dari provinsi lainnya di Indonesia. Salah seorang aktivis 98 Bandung, Muhamad Suryawijaya menyampaikan bahwa kondisi demokrasi Tanah Air saat ini, terutama ekonomi menjadi sorotan publik.
“Alhamdulillah ternyata teman-teman sangat antusias. Kami juga mengundang adik-adik mahasiswa karena mereka punya keresahan yang sama pada situasi kebangsaan saat ini,” papar Suryawijaya.
Tidak antikritik
Menurut Suryawijaya, situasi sekarang bila dianalogikan sedang turbulensi. Kalau co-pilot, pramugara dan pramugarinya itu tidak bisa atasi keadaan, pesawat akan jatuh dan akan semua terkena bencana.
“Kami minta Presiden Prabowo untuk tidak antikritik atau alergi pada kritik, utamanya yang saat ini sering disuarakan para mahasiswa, seperti demonstrasi menolak RUU TNI,” ungkap Suryawijaya.
Harusnya lanjut Suryawijaya, kritik oleh presiden dianggap sebagai protein atau vitamin bahwa demokrasi ini butuh kritik dari bawah. Aktivis 98 Jabar mendorong pemerintahan sekarang bisa bekerja dengan baik dengan orang-orang yang berkompeten.
Budaya korupsi
Aktivis 98 lainnya, Boy Bawono menyebut tindakan korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi budaya. Padahal, budaya Indonesia, ialah budaya gotong royong. Tetapi, Boy menilai saat ini gotong royongnya lebih ke saling membantu pada hal korupsi sehingga menjadi kebiasaan.
“Jadi, kawan-kawan 98 ini berpikir enggak bisa nih dibiarkan seperti ini terus karena korupsi sudah menjadi budaya. Maka tidak ada cara lain selain lawan dan kembalikan ke posisinya,” tegas Boy.
Punya konsep
Muhamad Dawam aktivis 98 lainnya menyatakan bahwa harus ada keberanian mengkritik 200 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Prabowo, kata dia harus lebih tegas dalam memilih siapa yang cakap membantunya. Sebab, saat ini konsep dan program pemerintah tak jelas.
“Jadi, sebelum presiden memanggil orang-orang untuk mengisi sebuah jabatan, orang itu harus mempunyai konsep terlebih dahulu guna memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Boy. (Rava/N-01)
